Jalan Tengah Polemik Djarum Foundation - KPAI: Audisi Tetap Jalan Tanpa Logo Djarum

Merdeka.com - Djarum Foundation memutuskan menghentikan audisi beasiswa untuk menjaring bibit-bibit pemain bulutangkis potensial. Keputusan ini diambil setelah berpolemik dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menyebut dalam audisi itu ada unsur eksploitasi anak.

Psikolog anak Seto Mulyadi menyayangkan, banyak orang yang justru menyalahkan KPAI. Padahal, kata dia, KPAI hanya mengingatkan ada eksploitasi dalam audisi ini. KPAI merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang (UU).

Selain itu, yang disampaikan KPAI didukung Kemenpora, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sejumlah lembaga lainnya. Melalui Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Solusi untuk polemik ini, pria yang akrab disapa Kak Seto menyarankan agar pemerintah mengambil alih untuk mencari jalan tengah. Karena larangan eksploitasi anak ini berasal dari pemerintah. KPAI hanya mengingatkan pemerintah tentang aturan-aturan yang telah dibuat terkait perlindungan anak.

Dalam pandangan Kak Seto, seandainya Djarum bukan perusahaan rokok, tak masalah mencantumkan logo dan merek dagangnya dalam proses audisi. Dari situ dia mengusulkan audisi tetap dilakukan tanpa mencantumkan nama dan logo perusahaan.

"Atau kalau mau boleh (tetap audisi). Tapi enggak boleh dicantumkan logonya Djarum," ujar Kak Seto saat dihubungi merdeka.com, Minggu (8/9).

Menurutnya keterlibatan produsen rokok sebagai sponsor dalam audisi bidang olah raga, dapat mengecoh pola pikir masyarakat. Seolah-olah, kata dia, dengan rokok dapat menorehkan prestasi. Secara psikologis hal ini tanpa sadar menjebak anak-anak bahwa prestasi bisa diraih karena rokok.

"Jadi menutupi dampak bahwa rokok tidak baik, rokok tidak sehat. Saya kira di seluruh dunia mengakui itu. Iklannya rokok jelas (tertulis) (rokok) membunuhmu. Ya kalau mau merokok ya sekalian saja suruh narkoba mensponsori. Tulis narkoba bagus, narkoba buat badan sehat. Itu pembohongan masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan, jika Djarum berniat mendukung pemerintah dan mau memajukan dunia olahraga, seharusnya mengikuti saran dengan tidak mencantumkan logonya. Sehingga hal ini tak lagi kontradiktif.

"KPAI enggak melarang, tapi mengingatkan. Wong sudah ada peraturannya kok. Peraturan pemerintah nomor 19 rokok sebagai zat adiktif yang berbahaya, sudah jelas itu kok mau dipakai untuk olahraga dan kesehatan. Kan kontradiktif," ucapnya.

Usulan lain, pembinaan atlet usia muda menjadi tanggung jawab pemerintah. Audisi untuk menjaring anak-anak berprestasi di bidang bulutangkis harus tetap berjalan. Audisi ini juga bisa diambil alih perusahaan BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar yang minim risiko mempengaruhi anak-anak akan dampak buruknya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini