Jalani Pemeriksaan Polisi, Edy Mulyadi Kembali Minta Maaf Kepada Warga Kalimantan
Merdeka.com - Pegiat media sosial Edy Mulyadi kembali menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung atas ucapannya soal pemindahan ibu kota negara.
Hal itu disampaikan sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri hari ini, Senin (31/1/2022). Edy Mulyadi mengaku tak bermaksud menghina suku-suku dan sultan di Kalimantan.
"Saya kembali minta maaf sedalam dalam nya sebesar besarnya. Sekali lagi minta maaf kepada sultan-sultan. Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa sebagainya. Termasuk suku-sukunya, Suku Paser, Suku Kutai segala macam. Termasuk Suku Dayak tadi, semuanya saya minta maaf," kata dia di Mabes Polri, Senin (31/1/2022).
-
Bagaimana rencana pemindahan ibukota gagal? Gagalnya gagasan ini diterapkan karena tiga alasan. Pertama, fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas, terutama untuk mendukung acara-acara nasional dan kenegaraan yang diprioritaskan oleh Sukarno saat itu, seperti Asian Games (1962), Ganefo (Games of The New Emerging Forces) (1963), dan Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Mengapa Sultan Hamid kurang setuju dengan ibukota sementara di Yogyakarta? Dengan jabatan sebagai Ketua BFO, Belanda memanfaatkannya untuk dibenturkan soal pemahaman. Posisinya yang berada di KNIL juga memperlihatkan hubungan erat dengan Belanda. Oleh karena itu, ia kurang setuju jika ibukota sementara dipindahkan ke Yogyakarta.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kapan Soekarno memutuskan Palangka Raya batal jadi ibu kota? Namun sebelum itu, pada 17 Juni 1964, Soekarno sempat melemparkan pernyataan bahwa penetapan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Indonesia batal. Ini beriringan dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tersebut.
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
Edy menerangkan, suku-suku dan sultan-sultan di Kalimantan bukanlah musuh. Edy menegaskan, ia menolak pemindahan Ibu Kota yang menurutnya kurang tepat waktu. Lebih baik anggaran itu diperuntukkan mensejahterakan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.
"Bukan untuk membangun (Ibu Kota Baru)," kata dia.
Edy bahkan menyinggung kerusakan yang terjadi di Kalimantan akibat adanya eksploitasi sumber daya alam.
"Sudah miliar ton batu bara diangkut, sudah berapa hektare itu hutan hutan ditebas, diangkut, sudah berapa ribu atau juta heltare lahan-lahan milik adat dirampas," kata dia.
Yang lebih parahnya lagi, lanjut Edy eksploitasi tak memberikan dampak pada penduduk di Kalimantan.
"Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu dan dieksploitasi habis-habisan itu mohon maaf lagi ya seharusnya saudara-saudara saya warga masyarakat Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Pulau Jawa, karena harusnya mereka dapat bagian tapi kita tahu," terang dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan, jelang masa akhir jabatannya
Baca SelengkapnyaSederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaAnies Bakal Alihkan Anggaran IKN, Mantan Mendag: Jokowi Ahli Selesaikan Masalah Masa Depan
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca Selengkapnya