Jangan Sampai Ada Politisasi Vaksin Nusantara

Merdeka.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra mengingatkan agar jangan ada politisasi vaksin Covid-19.

"Kami meminta jangan sampai ada manuver atau politisasi yang cenderung membabi buta dari para wakil rakyat di Senayan terhadap Vaksin Nusantara," ujar Leon, seperti dilansir Antara, Senin (12/4).

Hal itu terlihat dalam rekaman rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama BPOM yang beredar di media sosial, yang mana terlihat sejumlah anggota Komisi IX DPR tampak menekan atau mengintervensi BPOM.

"Wakil rakyat dari Komisi Kesehatan DPR seharusnya bisa memahami dengan utuh bahwa vaksin itu berbasis sainstifik dan berisiko sehingga sangat ketat pengaturannya. Sikap BPOM yang tetap memegang teguh peraturan harus didukung oleh semua pihak," kata Leon.

Dia menjelaskan vaksin Covid-19 memang sangat diperlukan saat ini, tetapi bukan berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan mendukung semua pengembangan vaksin, namun mempercayakan evaluasi penilaiannya kepada BPOM.

Berdasarkan hasil uji klinis BPOM, ternyata Vaksin Nusantara ini belum lulus uji klinis fase I. Hal itu berarti Vaksin Nusantara belum lulus penilaian oleh BPOM. Leon menghimbau agar semua pihak harus paham bahwa vaksin harus memenuhi standar yang berlaku.

Ia menegaskan sebuah vaksin harus melewati tahapan uji klinis yang harus dilakukan dengan benar sesuai standar prosedur yang berlaku.

"Meskipun produk anak bangsa, tidak lantas bisa asal-asalan sehingga bisa mengorbankan nyawa banyak orang karena dipolitisir, " kata dia lagi.

Sebelumnya, epidemiolog Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mewanti-wanti pemerintah jangan cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara karena belum dilakukan pengujian serta penilaian secara ilmiah dan transparan oleh BPOM dan para pakar.

"Tidak boleh ada satu produk kesehatan baik itu obat, apalagi vaksin diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus sepenuhnya melalui tahapan prosedur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan” kata Dicky.

Menurut Dicky pengembangan Vaksin Nusantara tidak bisa dipaksakan. Tidak boleh ada intervensi politik karena akan kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban memberi dukungan kepada Kepala Badan POM Penny Lukito yang belum memberikan izin uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara.

"Kalau belum memenuhi kaidah klinis, ya, kepala BPOM akan bilang belum. Integritas Badan POM juga sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac," tuturnya.

Zubairi menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi. Sejauh ini sudah dibuktikan secara tegas dan transparan oleh BPOM selama ini demi menjaga keamanan, mutu, efikasi dan manfaatnya (mdk/eko)