Jangan sampai kursi menteri ESDM jatuh ke tangan politisi

Merdeka.com - Kursi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kosong sejak Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (15/8) lalu. Posisi Menteri ESDM diisi sementara oleh Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pengamat Migas, Fabby Tumiwa menilai, kursi menteri ESDM ini tak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Sebab, masih banyak program yang harus segera diselesaikan oleh Menteri ESDM.

"Ini kan strategis banget harusnya enggak lama (kosong), kan itu posisi Luhut itu Plt, jadi harapannya paling lama 2 minggu harusnya sudah ada keputusan dari Presiden untuk isi kursi ESDM," kata Fabby saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (17/8).

Fabby menuturkan, kursi Menteri ESDM ini sangat strategis. Siapapun yang mengisi kekosongan harus bisa memegang kepercayaan publik dan pemangku kepentingan seperti para pelaku usaha. Tak hanya itu, menteri baru juga harus bisa melanjutkan program Kementerian ESDM terutama program prioritas pemerintah.

"Ada banyak program prioritas yang harus dipahami dengan baik. Misalnya program-program di sektor migas, kilang minyak, 35 ribu watt listrik elektrasi pedesaan, tambang,dan semuanya aspek strategis yang perlu dipertimbangkan," tutur Fabby.

Fabby menilai, jatah menteri yang menaungi aset kekayaan alam Indonesia ini jangan sampai diisi oleh kader dari partai politik manapun. Sebab, dia khawatir Menteri ESDM akan mendahulukan kepentingan partai politik ketimbang program prioritas Presiden Jokowi.

"Jangan yang berafiliasi dengan partai politik. Yang saya khawatirkan, kalau orang parpol di ESDM, kepentingan parpolnya akan didahulukan ini dan ini bentuk perlawanan dari program presiden," ungkap Fabby.

Selain itu, kata Fabby, sejak awal Presiden Jokowi telah bekomitmen beberapa kursi kementerian diisi oleh kalangan profesional. Hal ini juga harus menjadi perhatian. Terlebih saat ini, sudah banyak kursi menteri yang diisi oleh kader-kader partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Makanya semangat itu harus dipertahankan, kan parpol juga sudah banyak isi kursi di Kementerian," ujar Fabby.

Selain itu, Fabby khawatir, bila kursi Menteri ESDM ini jatuh ke tangan parpol, akan ada deal-deal politik dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di jajaran kementerian. Padahal, pemerintahan Jokowi-JK hanya tinggal 3 tahun dan masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus segera diselesaikan.

"Di migas saja ada 22 kontrak migas yang akan berakhir dalam 2 tahun terakhir, ada ribuan izin perusahaan yang perlu dilihat dalam kasus clear and clear. Kilang minyak belum ada tambahan, permasalahan tambang, 35 ribu mega watt listrik baru ada 1 persen, isu blok Masela, perpanjangan PT Freeport, ini kan masalah yang harus segera diselesaikan. Kalau dia orang parpol sektor energi bisa jadi bancakan," beber Fabby.

Fabby menilai, kursi kosong di Kementerian ESDM ini sangat baik bila diisi oleh kalangan profesional. Kalangan profesional yang memiliki pengalaman yang cukup, bisa memahami berbagai kebijakan publik, kredibel, integritas. Dan yang terpenting, kata Fabby, adalah orang yang tidak memiliki dosa di masa lalu.

"Baiknya dari kalangan profesional tapi memang figur yang kredibel untuk jadi menteri. Memahami kebijakan publik, bisa mengerti tugas kementerian sebagai regulator, dan punya pengalaman. Jadi jangan yang out of the box, justru harus bangun kepercayaan publik," terang Fabby.

Tak hanya itu, kriteria menteri baru di ESDM juga harus memiliki sikap tegas untuk mengawal program prioritas presiden, berani bertindak dan bisa menghilangkan kepentingan partai politik dalam menentukan kebijakan. Seperti mantan ESDM Sudirman Said.

"Lebih baik profesional, banyak kok yang profesional, kita butuh figur seperti Sudirman Said yang berani bertindak dan melakukan reformasi ke dalam serta menghilangkan kepentingan parpol dalam kebijakannya. Kita butuh menteri yang langsung kerja, bukan panggil dirjen dan bahas program kerja lagi, nanti habis waktunya. Jadi harus yang bisa langsung eksekusi, nanti malah waktunya habis," ungkap Fabby.

Jika pun kursi ini diduduki oleh profesional yang juga kader partai, Fabby tetap mengkhawatirkan integritasnya. Sebab, kader partai pasti akan mengedepankan kepentingan partainya.

"Saya kira kalau seperti itu (diisi oleh profesional yang berafiliasi dengan partai) tetap akan tersandung kepentingan partai politik. Dan ini yang harus dihindari karena waktunya hanya tinggal 3 tahun," tutup Fabby.