Janji-janji Jokowi yang belum terealisasi 2 tahun menjabat Presiden

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Kamis (20/10) tepat genap berusia dua tahun. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi-JK banyak menebar janji kepada rakyat agar terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Jokowi berjanji secepatnya menyelesaikan masalah pangan dan komoditas. Mewujudkan swasembada pangan dan lepas ketergantungan dari jeratan impor.

Tetapi di usia pemerintahannya yang genap 2 tahun ini, swasembada pangan belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah masih membuka lebar kran impor untuk beras, daging, dan komoditas lainnya.

Ketahanan pangan selalu menjadi pokok permasalahan yang ada di Indonesia. Padahal, sektor ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi.

Jokowi menegaskan sektor pangan bakal menjadi perhatiannya apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2014.

"Energi dan pangan adalah hal yang menjadi perhatian saya, karena ketahanan energi harus kita kuasai sendiri," kata Jokowi saat itu.

Jokowi juga berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. Menurut Jokowi, impor pestisida dan bibit pertanian membuat beban biaya petani tinggi.

"Tanggung jawab pemerintah ke depan agar bimbingan diberikan ke petani. Pestisida dan pupuk alam ada. Petani bisa produksi sendiri," tegas Jokowi.

Di bidang pendidikan, Jokowi berjanji akan memberikan perhatian serius soal anggaran. Berapapun anggaran untuk pendidikan, Jokowi janji akan menyetujuinya jika dia terpilih menjadi Presiden.

Karena, kata Jokowi saat itu, pendidikan adalah hal yang utama. Tetapi faktanya saat ini, justru anggaran untuk pendidikan dipangkas dengan dalih penghematan APBN.

"Jadi berapapun (anggaran) yang dibutuhkan untuk investasi pendidikan ke depan, apalagi cuma Rp 40 triliun, asal efisiensi bidang kelistrikan bisa beralih menggunakan, gas, batu bara, itu kami hitung bisa menghemat Rp 70 triliun," kata Jokowi saat debat capres.

Untuk masalah hukum, Jokowi berjanji memiliki komitmen tinggi untuk menangani kasus HAM seperti pembunuhan Munir, penculikan aktivis pada 1998 dan pelangaran HAM lainnya. Menurut Jokowi, tragedi yang terjadi ketika itu perlu diusut agar dapat memberi rasa keadilan bagi para korban.

"Kasus itu harus diselesaikan. Itu komitmen saya," janji Jokowi saat itu.

Kasus penculikan itu terjadi menjelang transisi kepemimpinan Orde Baru. Belasan aktivis dinyatakan hilang. Ada pula yang diculik dan disiksa sebelum akhirnya dilepaskan.

Menurut Jokowi, kasus yang bermuatan pelanggaran hak asasi manusia tak boleh ditelantarkan. "Harus diselesaikan, udah pasti kayak gitu, kok," tuturnya.

Jokowi juga berjanji untuk tidak bagi-bagi kursi jika dia terpilih menjadi Presiden. Rasanya sulit terjadi untuk tidak bagi-bagi kue kekuasaan dengan partai pendukung atau relawan yang turut memenangkan.

Jika duduk di bangku Presiden, Jokowi akan lebih memprioritaskan menteri kabinetnya berasal dari kaum profesional. Dia akan memilih menteri yang sanggup menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Kita ingin menyelesaikan, ya sudah menteri untuk selesaikan itu," kata Jokowi.

Tetapi fakta yang terjadi saat ini, Presiden Jokowi banyak mengangkat menteri-menteri dari kalangan partai politik. Apalagi Partai Golkar dan PAN yang dulunya menjadi oposisi, setelah bergabung dan mendukung pemerintah juga dapat jatah kursi menteri.

Tak hanya itu, tak sedikit kalangan yang menyayangkan penunjukan Jaksa Agung dan Menkum HAM yang diisi oleh orang partai. Padahal Jokowi berjanji memprioritaskan kaum profesional.

Di bidang pertahanan, Jokowi akan menambah prajurit TNI, yaitu dengan menambah anggaran. Angggaran bisa lebih besar jika pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Tetapi faktanya sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih di bawah 6 persen.

"Kuncinya, ekonomi kita harus tumbuh di atas 7 persen untuk kita punya anggaran lebih besar. Dengan anggaran besar, bisa kita gunakan untuk nambah anggaran prajurit kita, menambah alutista, menambah alat pertahanan kita," ujar Jokowi.

Untuk anggaran pertahanan sendiri oleh pemerintah juga dipangkas. Hampir semua kementerian dan lembaga untuk saat ini dipangkas anggarannya. Lagi-lagi dengan dalih efisiensi anggaran.