Januari, Jokowi bahas penghapusan dana Bansos
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan penghapusan dana bantuan sosial (Bansos) masih dikaji oleh Presiden Jokowi. Hasil dari kajian tersebut akan dirapatkan pada awal Januari mendatang.
"Kajian sedang dilakukan masih menunggu arahan presiden tentang itu mungkin baru akan dibahas di sidang kabinet di awal Januari," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12).
Andi mengatakan Presiden Jokowi belum akan membahasnya pada sidang kabinet besok. Sebab, wacana itu tengah dikaji di sejumlah kementerian terkait.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
"Karena memang belum pernah dijadikan agenda dalam sidang kabinet, masih kajian di Kementerian yang selalu disampaikan kepada presiden," ujar Andi.
Terkait apakah penghapusan itu berpengaruh terhadap APBD, Andi mengaku belum tahu. "Belum tahu saya belum mendalami berapa besarannya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan dana Bansos merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi positif wacana tersebut. Namun, JK menjelaskan dana Bansos yang dihapus, terbatas.
Bansos yang lebih banyak disalurkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak, lanjut JK, akan dihapus secara bertahap lantaran dinilai menjadi konsumsi politik.
"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada. Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik," jelas JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPihaknya menegaskan bansos ialah bantuan pemerintah untuk masyarakat yang dananya berasal dari APBN.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsul, seharusnya membahas bansos harus didahului mengetahui soal APBN.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaPembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya