Jateng 11 Kali Raih WTP, Ganjar: Bukan Berarti Kita Asyik-Asyik Saja
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi Jawa Tengah (Jateng), terkait laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2021.
Hal itu disampaikan Perwakilan BPK Jateng pada rapat Paripurna DPRD. Gubernur Ganjar Pranowo yang hadir dalam rapat ini mengatakan, capaian WTP ini merupakan yang ke-11 selama masa kepemimpinannya.
"Alhamdulillah saya dapat dukungan dari banyak teman-teman, termasuk DPRD sehingga ketika mengelola keuangan hasil pemeriksaan BPK bisa WTP sampai 11 kali," kata Ganjar usai rapat, Rabu (25/5).
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Bagaimana cara ANBK menilai mutu pendidikan? Mengutip Kemendikbud, ANBK adalah program evaluasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Bagaimana PKL membantu siswa? PKL merupakan kegiatan implementasi untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja profesional bagi peserta didik. Selain itu, tujuan PKL juga untuk meningkatkan kompetensi sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
Kendati demikian, tetap ada sejumlah catatan dari BPK sebagai bahan evaluasi. Antara lain soal sekolah, infrastruktur hingga penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.
Ganjar mengemukakan, ihwal pengentasan kemiskinan dibutuhkan data yang tepat dan akurat. Data penduduk miskin dibutuhkan agar program bantuan dari pemerintah yang selama ini berjalan tidak salah sasaran.
"Bukan berarti kita asyik-asyik aja. Ada beberapa catatan pengelolaan aset kita, terutama terkait sekolah dan infrastruktur mesti dikejar. Catatan ini terkait pensertifikatan sehingga perlu program khusus," ungkap Ganjar.
"Penanggulangan kemiskinan dan efektivitasnya catatannya bagus. Ada yang tidak efektif, sebagian penerimaan kepada masyarakat miskin. Kita improve memperbaiki sistem itu dan semua harus berbasis data, mesti clear and clean," lanjut Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar menyampaikan bantuan-bantuan yang selama ini disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya mengandalkan APBD.
Ganjar menggandeng sejumlah pihak yang bersedia bekerja sama. Dalam hal ini antara lain Baznas, CSR hingga kalangan filantropi.
"Agar tidak menunggu pada proses penanggulangan kemiskinan yang bersumber APBD, maka kita dorong Baznas, komunitas, CSR, filantrop itu untuk mengisi kekosongan yang lebih substantif," kata Ganjar. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam 10 tahun memimpin Jateng, Ganjar memiliki sejumlah catatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan.
Baca Selengkapnya"Nilai integritas ASN yang saya pimpin naik tinggi sekali korupsi bisa kita tekan," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaAndika juga menyinggung indeks pelayanan publik di provinsi Jawa Tengah yang juga turun. Dan penurunan terjadi dalam 3 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaGanjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaGanjar Beberkan Sistem Pencegahan Korupsi yang Dibangun Selama 2 Periode di Jateng
Baca SelengkapnyaKabupaten Banyuwangi dinilai berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas.
Baca SelengkapnyaAndika menyebut salah satu prestasi Ganjar telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaProgram sekolah Ganjar dipuji Presiden Jokowi karena dianggap bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.
Baca Selengkapnya