Jatim tetapkan upah sektoral buruh

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bersyukur bahwa Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) telah ditetapkan. Penetapan melalui SK Gubernur Jawa Timur ini melalui proses dialog dengan Dewan Pengupahan Jawa Timur.

"Ini suatu proses diskusi melalui dewan pengupahan Jatim. Melewati pengkajian diskusi dan sekaligus mencoba untuk mencari jalan tengah. Sehingga UMSK berhasil disetujui dan ditetapkan. Ada 3 kabupaten yang berhasil ditetapkan yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul, Jumat (19/1) saat bertemu ribuan buruh di depan Kantor Gubernuran Jalan Raya Pahlawan Surabaya.

Untuk diketahui, di tengah guyuran hujan deras, Gus Ipul menemui ribuan buruh yang menanti penetapan UMSK di depan kantor gubernur Jalan Raya Pahlawan, Surabaya. Ia langsung memberikan penjelasan, proses penetapan UMSK kepada ribuan buruh.

Lanjut Gus Ipul, besaran upah sektoral yang ditetapkan yakni Sidoarjo dan Pasuruan dengan besaran 9 persen, 8 persen dan 6 persen dari UMK. Lalu Surabaya ditetapkan 5 persen. Sedangkan dua daerah ring satu lainnya yakni Kabupaten Mojokerto dan Gresik tidak mengusulkan.

Gus Ipul juga berterima kasih kepada seluruh buruh khususya pimpinannya, dimana mau diajak berdialog dengan tertib. Terlepas dari penetapan ini Gus Ipul mengingatkan agar dunia usaha harus tetap bisa bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Disamping juga tidak mengabaikan kesejahteraan buruh.

"Ini yang diinginkan oleh pemerintah. Alhamdulillah Kita berterima kasih kepada pimpinan buruh yang ada di Jatim di mana mau melakukan dialog, kemudian juga mengembangkan sikap saling pengertian dengan para pengusaha ini penting," katanya.

Ketua Dewan Pengupahan Serikat Kerja Jatim, Ahmad Fauzi menyebutkan, besaran UMSK ini harus lebih besar dari UMK. Setelah melalui perdebatan yang panjang antara APINDO, yang sempat menolak keras. Namun pihaknya terus mendorong bersama pemerintah bahwa UMSK harus ada di Jatim.

"Ini adalah bagian dari peningkatan kesejahteraan. UMSK ini ditetapkan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu, seperti Tbk, perusahaan penanam modal asing, hotel bintang 5 dan perusahaan yang "go public". Diharapkan mereka ini menjalankan UMSK agar kesejahteraan pekerja terpenuhi," kata Fauzi. (mdk/hrs)