Follow
Jawa Barat butuh 3,6 juta blanko e-KTP
Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih membutuhkan 3.618.202 keping blanko e-KTP. Jutaan blanko itu dibutuhkan agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal.
"Dengan begitu akan ketahuan masyarakat mana yang berhak mendapatkan Raskin termasuk dalam konteks politik seperti Pilkada 2018 nanti mereka punya hak, semuanya harus terakomodir," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada Rakor Administrasi Kependudukan di Kantor Disdukcapil Jabar jalan Ciumbuleuit No 2 Bandung, Rabu (1/3).
Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Abas Basari mengatakan, dari 43.740.159 jiwa penduduk Jabar per 31 Desember 2016 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), sebanyak 30.829.210 jiwa sudah melakukan perekaman KTP elektronik terhitung hingga bulan Februari 2017 ini.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
-
Kenapa akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di Maluku perlu ditingkatkan? Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta JKN di Provinsi Maluku. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus.
-
Kenapa pelayanan publik Kemnaker butuh standar prima? Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 'Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima,' ujarnya.
-
Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham mengatasi over kapasitas? Jadi narapidana yang menghuni lapas yang overload, kemudian didistribusikan atau dipindahkan ke rutan terdekat yang masih longgar. Terus yang di Rutan Solo juga begitu. Jadi, kebanyakan warga binaan yang dioper itu ke rutan-rutan yang masih punya sisa kamar hunian.
-
Apa yang BUMDes Karangtalun optimalkan? Ada potensi desa lain yang hendak mereka optimalkan demi mewujudkan ketahanan ekonomi warga semaksimal mungkin.
Dengan rincian, 28.161.829 orang sudah memiliki KTP elektronik. Penduduk yang datanya sudah tunggal namun belum dicetak e-KTP nya sebanyak 1.431.490 orang. Penduduk yang datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam sebanyak 427.834 orang. Penduduk yang datanya masih dalam proses penunggalan sebanyak 808.057 orang dan penduduk yang masih belum melakukan perekaman sebanyak 1.378.655 orang.
"Dari data itu jumlah penyelesaian wajib KTP masih cukup banyak. Kami beserta Disdukcapil Kabupaten/ Kota harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan sisa wajib KTP yang belum direkam," kata Abas di tempat sama.
Hal itu kata Abas, dapat terselesaikan apabila didukung dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. "Adapun kebutuhan blanko KTP elektronik di Jabar saat ini sebanyak 3.618.202 keping," ungkapnya.
Sementara berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Abas menjelaskan, agregat Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pilkada serentak tahun 2018 di 16 Kabupaten/ Kota dan satu Provinsi ada sebanyak 31.766.665 pemilih. Terdiri dari 16.083.822 pemilih pria dan 15.682.843 pemilih wanita.
"Untuk estimasi pemilih pemula sebanyak 61.127 pemilih, diantaranya 31.098 pria dan 30.029 wanita," jelas Abas.
Ia menargetkan, seluruh persoalan administrasi kependudukan warga Jabar selesai di akhir tahun 2017.
"Kita targetkan 2017 selesai. Saya sudah instruksikan ke semua Kadis se-Jabar untuk betul-betul melakukan tugas," ujarnya.
Menurutnya, warga yang belum melakukanan perekaman KTP-el paling banyak terjadi di wilayah Jabar bagian barat yang notabene merupakan daerah industri.
"Yang paling banyak itu justru di daerah perkotaan seperti Jabotabek karena mereka banyak pendatang dan bekerja di pabrik-pabrik sehingga malas untuk mengurus asministrasi. Dii Bekasi saja waktu Pilkada kemarin ada 4 6ribu yg belum merekam," ungkapnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
Total sertifikat tanah yang diserahkan kepada penerima di Banyuwangi mencapai 10.323.
Baca Selengkapnya
Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca Selengkapnya
Kantor Pos cabang Bengkulu menyiapkan sebanyak 390.000 materai elektronik guna mengantisipasi meningkatnya permintaan selama pendaftaran CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Bansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Ganjar menuturkan, program KTP Sakti merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan.
Baca Selengkapnya
Penyerapan pupuk bersubsidi biasanya akan kembali meningkat saat memasuki musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun.
Baca Selengkapnya
Dalam proses pendaftaran, setiap pelamar diharuskan memenuhi berbagai persyaratan, termasuk menyertakan e-materai pada dokumen yang dibutuhkan oleh instansi.
Baca Selengkapnya