Jawab Isu Tak Akur, Kasad Dudung Ungkap Alasan Tak Dampingi Panglima TNI Rapat di DPR
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman menjawab isu disharmoni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hingga tak mendampingi dalam rapat dengan Komisi I, gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9). Dudung mengaku tak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I lantaran diminta Panglima TNI mengecek pasukan untuk bertugas.
"Saya tidak hadir melaksanakan RDP itu salah satu menjalankan perintah Panglima TNI dalam rangka mengecek kesiapan Batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi," kata Dudung saat acara Bincang-Bincang Kebangsaan di Mabesad, Jakarta, Rabu (7/9).
Dudung mengatakan, sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat sudah selayaknya mengecek kesiapan pasukan yang ditugaskan sekaligus memastikan pemberangkatan yang selama itu tertunda. Persiapan pasukan itu mulai dari latihan hingga kesiapan material.
-
Kenapa KSAD Dudung datang ke rumah Irfan? Rupanya, Pak Dudung datang langsung ke rumah Irfan Hakim untuk mencari ilmu bagaimana membuat aviary yang baik dan ideal.
-
Siapa yang menemani Dudung Abdurachman di PRJ? Ditemani sang istri tercinta, eks Pangdam Jayakarta itu tak segan untuk mampir ke lapak penjual kerak telor.
-
Kenapa posisi Kasad Dudung sulit ditebak? “Apakah pensiunnya Danjen Akademi TNI Letjen Teguh Arief Indratmoko akan memunculkan nama pati bintang tiga baru dari lingkungan TNI AD dan mengakibatkan pergeseran posisi bintang tiga lainnya atau tidak. Jika iya, maka konstelasi calon pengganti Jenderal Dudung juga bisa ikut berubah,“ kata Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi.
-
Apa yang Dudung Abdurachman lakukan di PRJ? 'Saat berkunjung ke PRJ, pengalaman yang paling berkesan dan nostalgia bagi saya adalah menikmati jajanan khas seperti kerak telor, makanan tradisional Betawi yang terbuat dari ketan putih dan telur ayam atau bebek, disajikan dengan tambahan udang kering yang menambah cita rasanya,' sambungnya.
-
Mengapa Susno Duadji hadir di sidang? Susno Duadji menghadiri sidang Saka Tatal terkait kasus pembunuhan Vina di PN Cirebon.
-
Kapan Dudung Abdurachman mengunjungi PRJ? Belum lama ini, Dudung melalui akun Instagram pribadinya @dudung_abdurachman, mengunggah momen istimewa saat menghabiskan waktu luang di akhir pekan. Terungkap, dia dan keluarga menikmati waktu untuk sekadar berkeliling ke salah satu event besar di Ibu Kota, PRJ yang diketahui berlangsung sejak 12 Juni hingga 14 Juli lalu.
"Saya cek kesiapannya sampai di mana. Karena nanti kekuatannya akan digunakan oleh Panglima TNI di mana, di papua kita menyiapkan, kita membina, kita melatih, sejauh mana kesiapan itu, nanti akan dipakai oleh panglima di sana, karena Panglima sebagai pengguna," kata dia.
Dudung menepis tak ikut RDP lantaran hubungannya dengan Panglima TNI tak harmonis. Dia menegaskan tak hadir rapat tersebut lantaran menjalankan perintah Panglima TNI untuk mengecek pasukan untuk bertugas.
"Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja, tidak ada perbedaan apapun. Apapun perintah Panglima TNI saya jalankan," tandasnya.
Isu Disharmoni Kasad dan Panglima TNI
Absennya Dudung dalam rapat dengan Komisi I terkait Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023 dan isu-isu aktual lainnya sebelumnya disinggung anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.
Rapat itu dihadiri Wamenhan Muhammad Herindra yang mewakili Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Sementara Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman diwakili Wakasad Mayjen Agus Subiyanto gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).
Effendi menyinggung hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman dikabarkan tak harmonis. Isu disharmoni petinggi TNI itu muncul setelah kabar anak Dudung gagal masuk Akademi Militer (Akmil).
"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada Kasad. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasad di situ," kata Effendi dalam rapat digelar di ruang Komisi I DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9).
Effendi lantas menyinggung kabar bahwa putra Dudung ditanyakan tidak lulus dari Akmil. Effendi mengatakan ada isu yang beredar tentang anak Dudung tidak masuk Akmil karena usia.
"Saya punya catatan ini tidak elok kalau saya sampaikan, pak. Dari mulai pertentangan soal ini, banyak sekali catatannya sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan," kata Effendi dalam Raker Komisi I.
Rusak Tatanan Hubungan Senior dan Junior
Effendi menambahkan bahwa dirinya juga merupakan ‘anak kolong’. Politisi PDIP ini juga tak menampik Andika sosok yang tegas dan penurut. Namun dia juga menyinggung sindiran terkait Jenderal Andika bahwa dirinya terlalu sibuk mengurusi hal-hal sepele.
"Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu anda orang perfeksionis, sayangnya punishment di anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it, dia apa saya, pak, saya lapor presiden. Biar aja gemuruh republik ini. Ngapain pak, kita sandang-sandang semua jabatan kalau tidak ada ketegasan," ujar dia.
Menurut dia, ego Andika dan Dudung bisa merusak tatanan hubungan antara senior dan junior di TNI. Effendi lantas meminta Andika menjelaskan tentang hubungannya dengan Dudung ketika diberi kesempatan nanti di dalam rapat.
"Ego bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior, pak. Dengan segala hormat saya, pak, saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung," kata dia.
Jawaban Panglima TNI
Andika menjawab terkait isu disharmoni dengan Dudung. Dia membantah kabar tersebut.
"Ya dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, tetap berlaku selama ini, jadi tidak ada kemudian yang berbeda," ujar Andika usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).
Andika mengatakan hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang. Bila ada pihak yang memandang berbeda, dia tidak masalah.
"Jadi mau berbeda a b c ya itu terserah bagaimana yang menyikapi tapi saya tetap melakukan tupoksi saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.
Terkait sikap Dudung, Andika meminta hal itu langsung ditanyakan ke Dudung langsung. Andika hanya menegaskan tugas keduanya tidak ada yang berbeda.
"Itu ditanyakan langsung ke dia. Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi," ujar Andika.
Sementara, soal anak Dudung yang gagal masuk Akmil, Andika membantahnya. Putra Dudung sudah masuk ke Akmil.
"Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaRapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca SelengkapnyaBerbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca Selengkapnya