Jawab protes petani Kendeng, kajian pabrik Semen Rembang dipercepat

Merdeka.com - Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng kembali melakukan aksi protes terhadap izin kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Aksi protes dengan mencor kaki itu dilakukan sejak Senin (13/3) lalu di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Selain bertujuan untuk mempertahankan hidup, aksi juga dilakukan karena daerah tempat berdirinya pabrik itu terdapat cekungan air tanah yang merupakan daerah resapan, aliran, dan pelepasan air tanah. Intinya, kawasan tersebut merupakan penyimpan air tanah yang ikut menyuplai kebutuhan air di Pegunungan Kendeng Utara dan sekitarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengaku sudah berbicara dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan guna membahas hal tersebut.

"Saya sudah ketemu Pak Jonan dan saya minta tolong kepada bapak Menteri ESDM untuk wilayah cadangan air tanah yang dipersoalkan itu apakah betul ada aliran sungai di bawah tanah," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3).

Siti menjelaskan pemerintah sangat berhati-hati dalam hal ini. Dia pun meminta pihak PT Semen Indonesia dan Pemda Jawa Tengah berhati-hati pula. Sebab, data konkrit apakah ada atau tidaknya aliran air di pabrik tersebut belum didapat.

Maka itu, Siti menjelaskan, hari ini pihaknya tengah mengkaji secara serius melalui Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia meminta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh bawahannya dipercepat.

"Dan saya minta dipercepat karena menurut perkiraan mereka akan selesai nanti bulan April tapi saya minta dicepetin aja dan segera diundang juga Kementerian ESDM-nya. Karena kapasitasnya Kementerian ESDM yang memutuskan," jelasnya.

Pemerintah masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Usai kajian tersebut keluar, pemerintah akan meninjau ulang keberadaan pabrik semen, PT Semen Indonesia, yang merupakan akar dari aksi protes.

"Nanti setelah April akan selesai KLHS oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi mungkin nanti dari situ saja peninjauan terhadap semua," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3).

Teten menjelaskan petani yang melakukan aksi tersebut pernah ditemui oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kala itu, persoalan menjadi cair usai Presiden memberikan solusi dengan menunggu hasil KLHS yang akan keluar pada April 2017.

Namun, petani kembali mengulangi aksi mereka dua hari berturut-turut sejak Senin (13/3) kemarin. Teten mengatakan, aksi kembali dilakukan karena mereka melihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru.

"Nah mereka ini kemudian memprotes kembali karena Gubernur (Ganjar Pranowo) mengeluarkan izin baru. Nah memang Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin," katanya.

Teten mengatakan solusi awal yang diberikan pemerintah merupakan jalan terbaik buat semua pihak. Sebab, pabrik semen tersebut pun telah berdiri di sekitar Pegunungan Kendeng dengan investasi sekitar Rp 5 triliun. Permasalahan, terjadi saat area tambang yang berjarak sekitar 10 Km dari pabrik diprotes oleh warga karena dianggap daerah sumber air.