Jawab Rektor PTN dan PTS, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan termasuk dalam komunikasi kepada publik. Hal tersebut dikatakan untuk menjawab sejumlah pimpinan perguruan tinggi yang meminta pemerintah menata komunikasi publik penanganan Covid-19, sehingga tidak melahirkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

"Bapak Ibu sekalian, silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik," kata Mahfud MD dalam acara pertemuan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8).

Mahfud MD mengaku senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan.

"Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ungkapnya.

Sebelumnya sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Salah satunya yaitu meminta agar pemerintah menata komunikasi publik penanganan covid 19 agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi. Hal tersebut agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak. Hal tersebut disampaikan pada acara pertemuan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang berlangsung secara daring pada Kamis (5/8).

"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas," katanya kepada Mahfud dikutip dalam keterangan pers, Jumat (6/8).

"Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," tambahnya.

Hal senada pun disampaikan Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro. Dia pun mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik.

“Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoax di masyarakat," ungkapnya.