Jawab Somasi Ketiga Moeldoko, Koalisi Tegaskan Rilis ICW Bukan Penelitian Sembarangan

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil menjawab somasi ketiga Pengacara Otto Hasibuan yang mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut Koalisi, tidak ada surat yang dinihilkan pihak ICW kepada Otto sebagai balasan atas somasi.

"Penting ditegaskan bahwa ICW bersama dengan kuasa hukum telah membalas dua surat-surat sebelumnya. Bahkan, surat balasan kedua, ICW tidak hanya mengirimkan ke pihak Moeldoko, namun juga ke Presiden Joko Widodo," tegas Koalisi dalam siaran pers diterima, Sabtu (21/8).

Koalisi menegaskan, bagi ICW, surat kepada Presiden Jokowi adalah penting karena persoalan tersebut terkait langsung dengan tindakan seorang pejabat publik.

Koalisi menambahkan, tudingan terkait cara penelitian ICW yang disebut hanya mengaitkan tidaklah benar. Koalisi meyakini, ICW menggunakan metode ilmiah dan didasarkan pula dengan data maupun fakta.

"Keliru jika kemudian ada pihak yang berupaya mendelegimitasi suatu produk penelitian tanpa dasar argumentasi ilmiah," tulis Koalisi.

Selain itu, sambung Koalisi, penelitian yang berkaitan dengan potensi korupsi pada masa pandemi juga bukan kali ini saja ICW keluarkan. Setidaknya lebih dari sepuluh produk penelitian telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Dengan dasar ini, tudingan adanya motif politik oleh sejumlah pihak tidak terbukti," tulis koalisi.

Koalisi Masyarakat menegaskan, ICW dalam siaran pers yang diunggahnya ke situs www.antikorupsi.org, tidak pernah menuding Moeldoko mencari untung dalam peredaran Ivermectin.

"Jelas sekali dokumen ICW menyebutkan kata 'indikasi'. Maka, tuduhan pencemaran nama baik terlalu berlebihan dan tafsir subjektif Moeldoko semata," tulis Koalisi.

Menurut Koalisi, secara umum poin yang ingin ICW tegaskan dalam penelitian sebenarnya menyasar pada indikasi konflik kepentingan pejabat publik di balik peredaran Ivermectin. Berdasarkan penelusuran ICW, Moeldoko diketahui sempat memberikan arahan kepada Sofia Koswara, Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, agar surat izin edar Ivermectin diurus sehingga kemudian bisa diproduksi di Indonesia.

"Pada waktu yang sama, berdasarkan dokumen akta perusahaan, ICW menemukan bahwa Sofia dengan anak Moeldoko ternyata memiliki saham di PT Noorpay Nusantara Perkasa," sebut Koalisi.

Tidak hanya itu, Koalisi membeberkan kronologis pada awal Juni yang diketahui Moeldoko sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani menjalin bekerjasama dengan PT Harsen Laboratories untuk memberikan bantuan 2.500 dosis Ivermectin kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

"Dari sini, maka timbul pertanyaan yang mestinya dapat dijawab, yakni, apakah dorongan agar surat izin edar Ivermectin kepada Sofia didasarkan atas kedekatan anak Moeldoko dengan Wakil Presiden PT Harsen tersebut?," tanya Koalisi.

"Apa argumentasi logis yang dapat membenarkan kegiatan donasi Ivermectin oleh HKTI dan PT Harsen Laboratories ke Pemerintah Kabupaten Kudus di tengah uji klinis belum selesai dilakukan BPOM?," tanya Koalisi lagi.

Sebagai informasi, ICW sudah berulang kali melakukan klarifikasi terkait kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama pelatihan petani.

Apabila ditelusuri, dokumen resmi lembaga yang dicantumkan dalam laman website ICW menjelaskan, sejak tahun 2019, PT Noorpay Nusantara Perkara, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerjasama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand.

Koalisi melanjutkan, klarifikasi telah berulang dilakukan bahkan di beberapa diskusi publik yang dihadiri oleh Staf ICW dan disiarkan melalui televisi.

"ICW meminta kuasa hukum Moeldoko agar fokus ke persoalan utama penelitian ICW, dan tidak perlu berbicara mengenai impor beras yang dapat mengaburkan temuan utama dari penelitian ICW ini," tutup Koalisi.