Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jawaban Menkominfo Diserang Soal Pernyataan 'Yang Gaji Ibu Siapa'

Jawaban Menkominfo Diserang Soal Pernyataan 'Yang Gaji Ibu Siapa' Menkominfo Rudiantara usai bertemu pimpinan KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Hastag #YangGajiKamuSiapa menjadi trending di media sosial Twitter. Trending ini bermula dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait dengan teguran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Teguran itu dilatarbelakangi pernyataan dari salah seorang ASN yang mengaitkan dua desain stiker sosialisasi pemilu dengan nomor urut pilihan saat pilpres. Kebetulan, ASN memilih desain stiker bernomor dua dengan alasan politis.

Kemudian Menteri Rudi menegurnya dengan perkataan; "Yang Gaji Ibu Siapa?". Alhasil, banyak warganet yang salah persepsi dan mengkritik pernyataan Rudiantara itu dianggap sebagai dukungan juga terhadap pihak yang berseberangan.

Melalui akun resmi Twitter-nya, @rudiantara_id, mengklarifikasi melalui cuitan dan melampirkan keterangan pers tentang kronologi kejadian saat di acara forum internal Kominfo pada Kamis (31/1) di Jakarta.

penjelasan rudiantara kepada warganet di twitter

"Teman2, terkait dg pernyataan 'yang bayar gaji ASN adalah pemerintah/negara" dlm forum internal karyawan Kominfo kmrn, berikut penjelasan tentang kronologi dan konteksnya agar dpt menjadi gambaran utuh, tdk sepotong2 sebagaimana video & kutipan yg banyak beredar. Terima kasih," tulis @rudiantara_id.

Cuitan Rudiantara pun dikomentari beragam reaksi oleh warganet.

penjelasan rudiantara kepada warganet di twitter

"Video beredar, ekspresi, bahasa tubuh, dan sikap sudah cukup menggambarkan. #YangGajiKamuSiapa," cuit @crimbun.

penjelasan rudiantara kepada warganet di twitter

"Lebih baik minta maaf aja pak atas kekhilafan yg dikatakan," @zainokrana

penjelasan rudiantara kepada warganet di twitter

"Jaman internet gini mestinya klarifikasinya meminta maaf aja telah khilaf.. Mau ditutupi gimanapun ya susah, wong udah viral," @roz_zale

penjelasan rudiantara kepada warganet di twitter

"#1. Desain gambar no.1 merah no.2 putih. Kenapa gak pake A/B. Kenapa Merah atau putih ? Apakah tidak ada warna lain secara dalam tahun politik semua jadi sensitif. 6#.Saya rasa anda gak perlu bertanya seperti itu, ASN tsb juga tau siapa yang gaji mereka. Anda yang menyeret opini," @Adjiekaiizan07

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ASN Bekasi Berfoto Pamer Kaus Bola Nomor 2 Dianggap Dukung Capres-Cawapres, Ini Penjelasan Pj Wali Kota
ASN Bekasi Berfoto Pamer Kaus Bola Nomor 2 Dianggap Dukung Capres-Cawapres, Ini Penjelasan Pj Wali Kota

Foto sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi sambil bergaya memamerkan kaos bola atau jersey bernomor punggung dua viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Viral ASN Boyolali Diperintah Pilih Ganjar, PDIP: Kita Bagaimana Beri Instruksi PNS?
Viral ASN Boyolali Diperintah Pilih Ganjar, PDIP: Kita Bagaimana Beri Instruksi PNS?

Viral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.

Baca Selengkapnya
Viral ASN Pemkab Boyolali Mengaku Diperintah Menangkan Ganjar dan PDIP, Ini Penjelasan PJ Gubernur Jateng
Viral ASN Pemkab Boyolali Mengaku Diperintah Menangkan Ganjar dan PDIP, Ini Penjelasan PJ Gubernur Jateng

Viral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, ASN DKI Tak Netral di Pilkada Sekarang Bisa Terdeteksi Pakai Alat Ini
Hati-Hati, ASN DKI Tak Netral di Pilkada Sekarang Bisa Terdeteksi Pakai Alat Ini

Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya
Tanggapi Isu ASN Beri Dukungan, Ganjar: Mendukung Saya Boleh, tapi Tidak Boleh Dipaksa
Tanggapi Isu ASN Beri Dukungan, Ganjar: Mendukung Saya Boleh, tapi Tidak Boleh Dipaksa

Ganjar menilai tidak ada yang salah apabila seorang ASN mendukung pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya
Akun Medsos Polda Banten Disorot, Ramai Unggah Pengamanan Kampanye Andra-Dimyati Tapi Tak Ada Airin-Ade
Akun Medsos Polda Banten Disorot, Ramai Unggah Pengamanan Kampanye Andra-Dimyati Tapi Tak Ada Airin-Ade

Unggahan akun media sosial Polda Banten disorot berbagai pihak. Terlebih, akun resmi tersebut tampak tak berimbang dalam menginformasikan kegiatan kampanye.

Baca Selengkapnya
Di Sidang MK, PJ Wali Kota Bekasi Jelaskan Foto ASN Pakai Jersey Nomor 2 saat Pertandingan Persahabatan
Di Sidang MK, PJ Wali Kota Bekasi Jelaskan Foto ASN Pakai Jersey Nomor 2 saat Pertandingan Persahabatan

Di Sidang MK, PJ Wali Kota Bekasi Jelaskan Foto ASN Pakai Jersey Nomor 2 saat Pertandingan Persahabatan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian

Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Petugas Kelurahan di Garut Diduga Paksa Warga Pilih Paslon Pilkada, Ini Modusnya
Petugas Kelurahan di Garut Diduga Paksa Warga Pilih Paslon Pilkada, Ini Modusnya

Warga diresahkan dengan aksi petugas yang mengaku dari kelurahan.

Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Bekasi dan Bank BJB Dilaporkan ke Bawaslu Terkait ASN Pamer Kaus Bola Nomor 2
Pj Wali Kota Bekasi dan Bank BJB Dilaporkan ke Bawaslu Terkait ASN Pamer Kaus Bola Nomor 2

Pj Wali Kota Bekasi dan Bank BJB Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Pamer Kaus Bola Nomor 2

Baca Selengkapnya
Pasang Logo Parpol di Spanduk Kegiatan Sekolah, Kepsek dapat Sanksi Disiplin Etik
Pasang Logo Parpol di Spanduk Kegiatan Sekolah, Kepsek dapat Sanksi Disiplin Etik

BKD Sulsel enggan mengungkapkan identitas Kepsek yang melanggar soal netralitas ASN.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Jokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu

Baca Selengkapnya