Follow
Jawara Banten: Di Banten enggak ada legislatif tapi legislatut
Merdeka.com - Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten menyebut bahwa kasus tertangkapnya Ratu Atut sebagai Gubernur Banten adalah kasus yang primitif.
"Kasus korupsi ini primitif, potong memotong di APBD, sehingga mudah dibuktikan. Tidak potong kebijakan seperti LHI. Rata-rata korupsi di APBD, dapat fee dan macam-macam," kata Aktivis Jawara Banten, Dahnil Anzar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).
Menurut Dahnil, Jawara Banten mempunyai banyak data korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat Banten. Jumlahnya pun menurutnya ribuan. Padahal menurut Dahnil saat ini Korupsi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) masih fokus pada penyelesaian kasus bansos dan alkes, belum kasus-kasus lainnya.
-
Siapa yang dilaporkan Atta Halilintar? Laporan tersebut terkait pencemaran nama baik dan kejahatan informasi yang mencantumkan satu akun media sosial TikTok. 'Terlapor nantilah, kalau ini jelas kita cari orangnya, akun tiktoknya kita lihat siapa yang bikin,' ujar AKP Nurma, seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang dijerat kasus oleh pemerintah? Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan, keheranannya atas kasus yang menjerat eks timses Anies Baswedan yakni Tom Lembong.
-
Kenapa Atta Halilintar lapor polisi? Kepolisian menerima laporan dari YouTuber Atta Halilintar terkait berita bohong (hoaks) perceraian dan nikah siri dengan YouTuber Ria Ricis atau inisial RR pada Rabu (4/9) malam. 'Laporan sudah diterima semalam,' kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Apa isi laporan Atta Halilintar? Kepolisian menerima laporan dari YouTuber Atta Halilintar terkait berita bohong (hoaks) perceraian dan nikah siri dengan YouTuber Ria Ricis atau inisial RR pada Rabu (4/9) malam.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Dimana Atta Halilintar lapor polisi? 'Laporan sudah diterima semalam,' kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/9).
"Banten itu bak keluarga punya penghasilan besar tapi anak istri enggak dapat kesejahteraan dan rumah buruk. Bisa jadi kepala keluarga selingkuh dan gunakan gaji besar untuk kebutuhan lain," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga mengindikasikan adanya sejumlah penyelewengan yang dilakukan selama Banten dipimpin Ratu Atut.
"Misal di Banten, enggak ada legislatif tapi legislatut. Yang ada hak budget itu Mr Wawan, bukan DPRD Banten. Kedua, Banten dikuasai Golkar, dikuasai Atut, enggak cuma kendalikan Golkar tapi kendalikan semua partai," papar Dahnil.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejumlah anggota keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ikut berkompetisi di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Penampilan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disorot saat hadiri pelantikan anggota DPRD Banten pasca bebas dari penjara.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya itu, bahkan sejumlah kepala desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, terang-terangan membuat video mendukung Andra-Dimyati.
Baca Selengkapnya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengaku prihatin dengan proses politik Pilkada di Banten yang kental dengan politisasi hukum.
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaKepala Desa Sindanglaya, Kecamatan Cinangka ini terjerat tindak pidana pemilu karena terindikasi mengkampanyekan pasangan Andra Soni-Dimyati
Baca Selengkapnya
Agus juga membocorkan bahwa setelah penetapan hasil Pemilu, pasti akan ada banyak perkara yang masuk di Kejaksaan
Baca Selengkapnya
Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya