Jawara Banten: Di Banten enggak ada legislatif tapi legislatut

Merdeka.com - Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten menyebut bahwa kasus tertangkapnya Ratu Atut sebagai Gubernur Banten adalah kasus yang primitif.

"Kasus korupsi ini primitif, potong memotong di APBD, sehingga mudah dibuktikan. Tidak potong kebijakan seperti LHI. Rata-rata korupsi di APBD, dapat fee dan macam-macam," kata Aktivis Jawara Banten, Dahnil Anzar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).

Menurut Dahnil, Jawara Banten mempunyai banyak data korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat Banten. Jumlahnya pun menurutnya ribuan. Padahal menurut Dahnil saat ini Korupsi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) masih fokus pada penyelesaian kasus bansos dan alkes, belum kasus-kasus lainnya.

"Banten itu bak keluarga punya penghasilan besar tapi anak istri enggak dapat kesejahteraan dan rumah buruk. Bisa jadi kepala keluarga selingkuh dan gunakan gaji besar untuk kebutuhan lain," ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga mengindikasikan adanya sejumlah penyelewengan yang dilakukan selama Banten dipimpin Ratu Atut.

"Misal di Banten, enggak ada legislatif tapi legislatut. Yang ada hak budget itu Mr Wawan, bukan DPRD Banten. Kedua, Banten dikuasai Golkar, dikuasai Atut, enggak cuma kendalikan Golkar tapi kendalikan semua partai," papar Dahnil.