Jejak Kivlan Zen di pusaran peristiwa 1998

Merdeka.com - Dituduh terlibat dalam upaya makar, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dibekuk aparat kepolisian di rumahnya. Penangkapan itu berlangsung di pagi hari, tepat ketika umat Muslim seluruh Indonesia tengah bersiap mengikuti aksi demonstrasi damai 2 Desember.

Kivlan tak sendiri, dia bersama tujuh orang lainnya diboyong ke Markas Komando Brigade Mobile (Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz dan Sri Bintang Pamungkas.

Kivlan bersama ketujuh orang tersebut dituduh bersekongkol untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya dengan merancang gerakan untuk mendorong massa pendemo 2 Desember ke Kompleks DPR.

"Intinya seperti yang kita saksikan bersama, aksi berlangsung aman tak ada pengerahan massa ke DPR. Istilahnya gagal total, hasilnya aman," ungkap Tito dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Sebelum dibekuk, Kivlan sempat berperan dalam upaya pembebasan 10 pelaut warga negara Indonesia (WNI) yang sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Saat itu dia menuai banyak pujian, dia juga mengancam pihak-pihak yang memanfaatkan bebasnya seluruh sandera.

"Kami berterima kasih kepada Saudara Nur, MNLF, Gubernur Tan, Pemerintah Filipina, serta seluruh pihak yang berjasa dalam pembebasan sandera," ujar Kivlan, Sabtu (17/9/2015) lalu.

Di tengah pusaran kasus yang kini sedang membelitnya, Kivlan Zen juga memiliki peran sentral saat terjadinya rentetan peristiwa di tahun 1998. Lelaki yang dekat dengan Prabowo ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad).

Kivlan Zen yang menjadi Kas Kostrad saat Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Prabowo Subianto menjabat Panglima Kostrad, satu dalam barisan "ABRI Hijau" yang dikenal dekat dengan kalangan Islam, khususnya Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)

Ketika itu, dia bersama Prabowo disebut sebagai bagian dari 'ABRI Hijau', yang dekat dengan umat Islam. Barisan ini berseberangan dengan 'ABRI Merah Putih', yang satu barisan dengan Jenderal Benny Moerdani, Jenderal Wakil Presiden Republik Indonesia (1993-1998) Try Sutrisno dan Jenderal Edi Sudrajat.

Persaingan mereka terjadi ketika Presiden Soeharto berencana mengangkat Panglima ABRI baru, dan barisan 'ABRI Hijau' berhasil meyakinkan Pak Harto untuk melantik Jenderal Feisal Tanjung dan Jenderal Wiranto.

Dalam bukunya 'Konflik dan Integrasi TNI-AD' yang diterbitkan Intitute for Policy Studies, cetakan tahun 2004, Kivlan mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikan keamanan di Jakarta, yang saat itu sedang terjadi kerusuhan besar pada 12-15 Mei 1998.

Meski memiliki kendali untuk menggerakkan pasukan Kostrad, namun kendali keamanan tetap ada di tangan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Apalagi, dia sempat mendapatkan larangan dari Wiranto ketika berinisiatif memberikan bantuan pasukan Kostrad dari Jawa Timur kepada Pangdam Jaya sebagai upaya meredakan kerusuhan.

Kivlan, mengungkapkan, dia telah dihubungi Kasum ABRI, Letjen Fachrurazi agar tidak mengerahkan pasukan atas permintaan Wiranto. Kala itu, Wiranto sendiri justru berada di Malang, Jawa Timur, meresmikan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) ABRI.

Dia juga pernah mengikuti sebuah pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh, seperti Setiawan Djodi, Adnan Buyung Nasution, WS Rendra, Din Syamsuddin, Fadli Zon, Hajriyanto Thohari hingga Kolonel Adityawarman. Dalam pertemuan itu, Setiawan, Adnan Buyung dan WS Rendra meminta Prabowo mengambil alih pengamanan, namun ditolak.

Kivlan juga pernah mengancam Amien Rais untuk tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar atau people power untuk menjatuhkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Jika tetap dilaksanakan, maka akan terjadi pertumpahan darah seperti tragedi Tiananmen di Beijing pada 1989.

Meski mengancam, dia memberitahukan Amien akan terjadi upaya penangkapan terhadap pendiri Partai Amanat Nasional itu. Bahkan, Amien disebutnya bakal dijadikan martir demi terbentuknya pemerintahan transisi. Amien baru luluh saat dia ditemui langsung oleh Prabowo, sekaligus melihat persiapan ABRI demi mengadang massa.

Ketika Soeharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998, Kivlan ternyata juga telah menyiapkan susunan kabinet untuk Presiden Habibie. Susunan ini dibawa langsung oleh Prabowo ke Istana. Dia juga yang mendesak agar Habibie tidak menunjuk Wiranto sebagai Menhankam/Pangab dengan membuat surat yang ditandatangani langsung oleh Jenderal Besar AH Nasution.

Surat ini diterima langsung oleh Habibie, namun belum sempat dibahas Presiden langsung diarahkan ke ruang tamu. Alhasil, dia memilih kembali ke Kostrad. Upaya tetap dilakukan dengan cara menemui adik presiden, Fanny Habibie agar menelepon kakaknya untuk menyetujui usulan mereka.

Belum selesai pertemuan berlangsung, Prabowo diminta menghadap dan saat itu juga dia diperintahkan melepaskan jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Kivlan Zen juga dicopot jabatannya sebagai Kas Kostrad.

10 November, Jakarta dalam kondisi rawan. Aksi demonstrasi menolak Sidang Istimewa (SI) merebak. Melihat situasi tersebut, Wiranto lantas memanggil Kivlan. Dia diperintahkan untuk membentuk Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa.

"Nah, sekarang kamu kerahkan lagi mendukung SI. ini juga perintah Presiden," ujar Wiranto, seperti yang ditirukan Kivlan Zen dalam bukunya.

Atas perintah itu, Kivlan lantas mendirikan Pam Swakarsa, yang bertujuan untuk menghindarkan bentrok antara massa anti-Sidang Istimewa dan pro-Sidang Istimewa. Dia sempat menolak, namun akhirnya setuju melakukannya.

"Dulu Bapak copot saya, saya sudah tidak punya jabatan sekarang, mengapa saya dipanggil?" keluh Kivlan.

"Ah itukan kehendak Pangkostrad Jamari Chaniago. Sudahlah, kamu kerahkan massa lagi, nanti saya kasih jabatan kalau selesai," sahut Wiranto dalam pertemuan yang berlangsung selama 15 menit itu.

Dia pun langsung membentuk Pam Swakarsa yang berjumlah 30 ribu orang pada 6-13 November, SI pun berlangsung dengan lancar meski terus mendapatkan tekanan. Meski begitu, Kivlan juga mendapat teguran dari Kasad Jenderal Subagyo HAS karena tidak dilaporkan mengenai rencana pengamanan tersebut.

Memang upaya itu sempat berhasil, aparat tidak berhadapan langsung dengan rakyat. Akan tetapi, empat orang dari Pam Swakarsa tewas dihakimi massa, dan akhirnya diputuskan ABRI tetap di depan hingga terjadinya Peristiwa Semanggi I.

Saat Pemilihan Presiden 2014 lalu, Kivlan Zen pernah membuat geger publik. Dalam wawancaranya dengan sebuah stasiun televisi swasta, Kivlan mengaku mengetahui di mana 13 aktivis itu 'dihilangkan'.

"Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang," kata Kivlan dalam debat yang dipandu pembawa acara Alfito Deannova.

Bahkan, Kivlan mengatakan, jika nanti disusun sebuah panitia untuk menyelidiki lagi kasus penghilangan 13 aktivis itu, dia bersedia bersaksi. Dia juga mengklaim mengantongi dalang kerusuhan 1998.

"Siapa penggerak massa kerusuhan, saya sudah kantongi siapa otaknya. Dia sekarang jadi politikus," ujar Kivlan usai diskusi di Warung Daun, Selasa (6/5).