Jelang pembongkaran prostitusi Dadap, Pol PP rutin gelar razia kos

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Jelang pembongkaran kawasan prostitusi Dadap, Kecamatan Kosambi pada 23 Mei 2016 mendatang, Satpol PP rutin melakukan razia di rumah indekos.

"Kami banyak mendapatkan laporan, bahwa para pekerja seks komersial (PSK) sudah menghilang dan mereka beroperasi di tempat lain," kata Kepala Satpol PP Pemkab Tangerang, Yusuf Herawan di Tangerang, Senin (11/4), dikutip dari Antara.

Yusuf mengatakan, sesuai amanat Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar bahwa aparat tingkat kecamatan dan desa supaya melakukan razia secara berkala terhadap keberadaan PSK.

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, jangan sampai menjelang pembongkaran, para PSK menerima tamu di rumah indekos. Hal itu tentunya dapat meresahkan warga sekitar.

Demikian pula para camat dan kepala desa melakukan pendataan terhadap penghuni rumah indekos dan memantau kegiatan mereka.

Pernyataan tersebut terkait Pemkab Tangerang melakukan penertiban sejumlah bangunan di Dadap, sesuai program pemerintah pusat bahwa hingga tahun 2017 semua kawasan prostitusi di Indonesia harus dibongkar.

Namun, Pemkab Tangerang menggandeng akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, untuk membuat rencana kawasan Dadap menjadi pusat kajian Islam dan kampung nelayan.

Bahkan, Pemkab Tangerang sudah mendapatkan paparan dari Prof Budi Pratikno dari UGM dan mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik.

Saat ini, kawasan Dadap merupakan perkampungan nelayan yang kumuh dan terdapat lokasi prostitusi sehingga perlu dirombak dan ditata.

Kawasan Dadap tersebut dengan luas sekitar 12 hektare milik PT Angkasara Pura II, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta lainnya tanah pengairan.

Padahal sebelumnya, DPRD Kabupaten Tangerang, mengharapkan relokasi terhadap nelayan yang menghuni sejumlah bangunan pascapenertiban Dadap.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Barhum HS mengatakan harus ada perhatian dari pemerintah daerah kepada nelayan terutama yang memiliki KTP setempat.

Barhum mengatakan, pihaknya menerima perwakilan nelayan yang mengeluh tentang upaya Satpol PP setempat berencana membongkar kawasan Dadap, padahal mereka sudah menempati sejak belasan tahun lalu.

(mdk/cob)