Jelang Penerapan PPKM Darurat, Pemkot Bekasi Fokus pada Wilayah Krusial

Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk wilayah Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.

"Saya sudah melakukan bertahap, jadi pada saat Presiden menetapkan itu, tinggal mana yang paling krusial yang belum dilakukan oleh Kota Bekasi, itulah yang kita lakukan," kata Rahmat di Stadion Patriot, Kamis (7/6).

Ada 14 poin dalam PPKM Darurat. Mulai dari WFH 100 persen untuk sektor nonesensial, penutupan mal, penutupan sementara tempat ibadah, fasilitas umum dan pembatasan operasial kegiatan usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, hingga melarang rumah makan melayani di tempat.

Meski dalam bentuk darurat, Rahmat ingin kebijakan yang diterapkan di wilayahnya seimbang antara sektor ekonomi dengan pengendalian penyebaran virus Corona.

"Saya selalu menjaga antara pengendalian dengan ekonomi," kata Rahmat.

Rahmat menuturkan, kebijakan yang telah diterapkan di Kota Bekasi memberlakukan jam malam hingga pukul 20.00 WIB untuk kegiatan usaha di ruang publik.

"Kebijakan kita ikutin (pemerintah pusat), tapi kita sesuaikan," kata Rahmat Effendi.

Rahmat mengungkap angka kesembuhan pasien di Kota Bekasi menurun menjadi 93 persen, sementara angka kematian naik menjadi 1,2 persen, kasus aktif sebesar 7 persen.

Dilansir dari situs corona.bekasikota.go.id, kasus aktif hari ini ada 3.969, di mana ada penambahan kasus baru sebanyak 1.379. Sementara kasus sembuh ada 526.