Jelang Pileg, banyak caleg stres dan kampanye serampangan

Merdeka.com - Pemilihan legislatif (Pileg) 2014 akan berlangsung tiga bulan lagi. Banyak calon legislatif (caleg) mulai merasa putus asa alias stres. Hingga akhirnya, mereka tak tahu bagaimana cara meyakinkan konstituen menjelang pemilihan sehingga terpaksa berkampanye serampangan dan asal-asalan.

Terkesan, para caleg dalam melakukan kampanyenya secara sembarangan dan sama sekali tidak terkonsep. Sehingga, pemasangan alat kampanye mereka terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi kaidah hukum dan aturan yang ada.

"Hasilnya adalah apa yang terpampang di jalan-jalan, pepohonan, tiang listrik dan telepon, serta jembatan. Baliho caleg yang bertebaran dengan desain buruk, foto tak sedap dipandang, dan penempatan yang melanggar aturan adalah bukti keputusasaan para caleg," tegas Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Sumbo Tinarbuko dalam acara Rembug Social Media 'Sampah Politik 2014' di Hotel Holiday Inn Express Jl. Ahmad Yani Kota Semarang, Jawa Tengah Sabtu (25/1).

Parahnya, gambar para caleg itu dipasang tanpa ijin secara resmi alias ilegal. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye jelas-jelas melarang pemasangan foto caleg disertai nomor urut dan daerah pemilihan.

"KPU telah menggariskan bahwa caleg hanya boleh memasang spanduk satu di setiap kelurahan. Walhasil, keputusasaan para caleg itu melahirkan ribuan alat peraga kampanye ilegal yang disebut sampah politik," tuturnya.

Acara Rembug Social Media tersebut dihadiri ratusan perwakilan komunitas anak muda di Kota Semarang, caleg-caleg muda, dan perwakilan partai politik.

Sementara itu, Anggota KPU Jawa Tengah Wahyu Setiawan yang juga hadir menyatakan, pemasangan gambar caleg sebenarnya tidak efektif.

"Sebab dalam surat suara Pemilu tidak termuat foto caleg, hanya nomor urut dan nama calon. Jadi pasang baliho dan poster itu percuma," jelasnya.

Dalam acara yang digelar Komunitas Social Media Semarang itu, Wahyu juga setuju dengan Sumbo bahwa partisipasi warga harus tetap dalam koridor hukum. Sebab regulasi memang tidak memberi ruang pada warga sipil untuk mencopoti alat peraga kampanye ilegal.

"Wewenang itu hanya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP. Jika mengetahui pelanggaran, warga harus melapor ke KPU atau Panwaslu yang kemudian diteruskan ke Satpol PP. Tapi jika pemerintah daerah tidak bisa diharapkan, maka warga bisa membuat gerakan sosial atau politik untuk menekan pemangku kebijakan," pungkas mantan Ketua KPU Banjarnegara itu.