Jelang Pilgub, 1,3 juta penduduk di Jabar belum rekam e-KTP
Merdeka.com - Sekitar 10 bulan jelang penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih menyisakan pekerjaan rumah. Soalnya, sekitar 1.373.999 warga belum melakukan perekaman e-KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat Abas Bashari menargetkan, dari 31.780.151 orang yang wajib KTP, sebanyak1,3 juta warga yang belum melakukan perekaman ini ditargetkan bisa rampung pada akhir 2017.
"Dari jumlah yang ada ini tinggal 1,3 juta, atau empat persen wajib KTP yang belum lakukan perekaman," katanya dalam sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih Pilgub Jabar, di Kantor KPU, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (31/8). Data tersebut tercatat pada akhir semester 2017 ini.
-
Siapa yang akan didaftarkan PDIP Jabar? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran calon gubernur di PDIP Jateng? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menekankan tahapan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan hari ini sampai 28 Mei nanti.
-
Siapa yang menjadi calon gubernur Jawa Barat? Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu menggagas program Teras ASIH.
Dia menyebutkan, ragam alasan hingga akhirnya warga Jabar belum merekam identitas pribadi berbasis elektronik tersebut. Diantaranya, warga yang tinggal di daerah pelosok, dalam kondisi sakit, sehingga sulit melakukan perekaman.
"Kan tinggal di tempat-tempat sulit-sulit. Yang rumahnya di pelosok, sakit sehingga kita perlu kerja keras," imbuhnya. Dia menyebutkan, per Agustus ini dari 1,3 juta ada 438.440 warga yang tengah mengurus data kependudukan tersebut. Sehingga dirinya yakin pada akhir 2017 ini bisa sesuai target penyelesaiannya.
Dia berharap dukungan masyarakat untuk aktif langsung melakukan perekeman. Terutama Kota Bekasi yang menjadi daerah paling banyak belum lakukan perekaman yakni 200 ribu jiwa. "Bekasi ini banyak kenapa? Karena banyak warganya yang justru tidak tinggal dan bekerja di luar. Sehingga belum sempat lakukan perekaman," sebutnya.
Demi mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 pihaknya telah meminta kepada Disdukcapil kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman. Dengan harapan tahun 2017 ini proses perekaman bisa diselesaikan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetiga paslon akan mengikuti kampanye yang dimulai tanggal 25 September besok.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
Baca Selengkapnya