Jelang Pilkada, Pemkot Bogor akan relokasi PKL di jalan Dewi Sartika

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan penertiban skala besar terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Dewi Sartika. Penertiban rencananya akan dilakukan pada pertengahan Juli 2018 mendatang.

Penataan PKL dengan merelokasi pedagang untuk berjualan ke kios-kios yang sudah disediakan, menjadi salah satu upaya pemerintah setempat agar kawasan tersebut lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan di jantung Kota Bogor.

Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Hanafi, menyebut, rencana tersebut telah disepakati bersama antara lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan unsur Muspida Kota Bogor setelah mempertimbangkan kondusifitas, keamanan, dan ketertiban.

Hanafi menjelaskan, hingga sampai waktu penertiban, pihaknya akan terus melakukan pendekatan terhadap para PKL. Persuasif dilakukan agar terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan para pedagang di kawasan itu.

"Hasil rapat, termasuk masukan dari Pak Kapolresta, mengingat sebentar lagi Pilkada serentak, maka penertiban disarankan setelah itu (Pilkada) antara tanggal 8 atau 15 Juli 2018," ucap Hanafi, Sabtu (23/6).

Ia mengaku, pihaknya sudah beberapa kali membahas rencana kerja penertiban dan penataan PKL di kawasan tersebut. Pada intinya, sambung Hanafi, semua OPD dan unsur Muspida akan berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Terkait pendataan PKL, lanjut dia, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor bersama PD Pasar Pakuan Jaya dan PT Javana, telah mengimbau kepada para pedagang untuk mengisi kios-kios yang disiapkan, dengan harapan, jelang penertiban mereka sudah mengisi tempat tersebut.

"Penertiban ini akan tetap dilakukan. Pemkot akan konsisten menindaklanjuti Perda yang ada, yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2005," sebut dia.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang, Umar Sanusi, mengatakan, seluruh pedagang di kawasan Dewi Sartika menolak rencana relokasi tersebut.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, sebab menurutnya, para pedagang yang terkena dampak penertiban itu diwajibkan untuk membayar down payment (DP) berupa uang cicilan atau sewa tempat sebesar 10 persen dari kios yang nantinya bakal ditempati.

"Kemarin waktu audiensi dengan pemerintah, kami (pedagang) mengusulkan keringanan cicilan DP 0 persen. Tapi kenyataanya, itu nol besar," kata Umar.

Selain itu, para pedagang yang mayoritas berjualan di bahu jalan dan trotoar, juga khawatir, jika direlokasi ke tempat baru mereka akan kehilangan pelanggan.

Ia menyebut, sebanyak 436 pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Dewi Sartika menolak keputusan pemerintah daerah itu.

"Terus terang, penghasilan para pedagang di sini di bawah Rp 10 juta. Apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini. Kami tetap tidak setuju," tuturnya. (Radeva Pragia)