Jelang Pilkada serentak 2018, Kemendagri kuatkan koordinasi
Merdeka.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, tingkat partisipasi Pilkada 2018 berpotensi mengalami kenaikan pemilih. Untuk itu Kemendagri menguatkan koordinasi bersama pihak terkait demi kelancaran pemilihan.
"Tingkat partisipasi Pilkada tahun 2017 meningkat menjadi 74 persen dibandingkan 2015 yang tercatat 65 persen. Hampir 10 persen peningkatan. Besar harapan pengembangan demokrasi dapat terus diperkuat. Sehingga dapat dicapai partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018 sebesar 77,5 persen," kata Sumarsono di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Oleh karenanya, untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang dikhawatirkan timbul karena adanya gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung paslon. Sehingga Kemendagri akan mengoptimalisasi dukungan pemerintah dan pemda dalam pemetaan potensi konflik. Serta berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa tema kampanye RK-Suswono? Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono menghadiri kampanye akbar bertajuk 'Satu1n Jakarta' di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta, pada Kamis (14/11/2024).
Untuk itu, Sumarsono mengungkapkan, dalam rakornas ini Kemendagri mengimbau beberapa hal. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada dan memperkuat upaya transparansi kemudian akuntabilitas dana hibah Pilkada serta memperkokoh netralitas birokrasi.
Kedua, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah yakni Pemda, TNI, Polri, KPU dan Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat Pilkada susulan atau Pilkada ulang.
Ketiga, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang dan kalah. Serta lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses Pilkada.
"Melalui rakornas ini kiranya dapat semakin meneguhkan soliditas pemerintah, pemda dan penyelenggara pilkada baik KPU dan Bawaslu dalam mengawal pilkada serentak yang sehat tanpa isu sara. Pilkada yang jujur tanpa politik uang. Dan pilkada yang menggembirakan. Kita semua bersaudara," tutup Sumarsono.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini sebagai upaya untuk memastikan Pilkada serentak berlangsung aman.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.
Baca SelengkapnyaKemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca SelengkapnyaTogap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca Selengkapnyaegawati meminta kader untuk menyiapkan semuanya termasuk antisipasi agar kejadian anomali di Pilpres dan Pileg 2024 tak terulang di Pilkada.
Baca SelengkapnyaKonflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaPolda Sumatera Selatan mempertebal keamanan menjelang dan setelah hari pencoblosan pilkada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil juga mengimbau agar para personel menjaga netralitas dan senantiasa bekerja optimal dalam Pilkada.
Baca Selengkapnya