Jelang pilkada serentak, Luhut yakin TNI-Polri tunduk pada UU
Merdeka.com - Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, mengimbau kepada seluruh partai politik yang menjadi kontestan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 untuk tertib dalam berpolitik. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada berjalan lancar.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara 'Silaturahmi Menko Polhukam dengan pimpinan partai politik dalam rangka menyuarakan Pilkada serentak 2015' digelar di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Semua (harus tertib) tidak hanya parpol, sehingga aturan main yang sudah kita sepakati berjalan dengan baik," kata Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Kapan pilkada serentak diselenggarakan secara nasional? Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
Dia juga menyoroti soal independensi TNI dan Polri selama berlangsungnya pilkada serentak yang baru pertama kali diadakan di Indonesia ini. Namun, kata Luhut, dirinya percaya TNI dan Polri dapat memainkan peranannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
"Kami mencegah agar tidak terjadi kecurangan sana sini, mengenai independensi TNI dan Polri, TNI dan Polri dengan segala disiplinnya dapat berperan dgn bagus dan baik. Mereka akan loyal dan tunduk pada UU," lanjutnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca Selengkapnya""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaSaid pun mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaPilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia yang akan menentukan arah kepemimpinan di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaHadi juga menyoroti perihal situasi Kamtibmas selama bulan Ramadan berlangsung secara aman dan damai.
Baca SelengkapnyaDeklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Yudo Margono mengajak semua pihak mengawal pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai.
Baca Selengkapnya