Jelang Pilpres 2024, Jangan Sampai Terjadi Perpecahan di Medsos
Merdeka.com - Menjelang tahun politik 2024 media sosial akan kembali dimanfaatkan menjadi arena peperangan opini. Alasannya, jangkauan media sosial dan kemudahan akses-nya dipilih karena efisiensinya dalam penyebaran informasi.
Fenomena hoaks dan ujaran kebencian sesungguhnya juga memiliki faktor pemicu. Terlebih ketika pada tahun 2014-2016 frekuensinya cukup tinggi, yang sampai hingga saat ini juga belum kunjung hilang.
"Efeknya yang luas dan murah dan sudah terlihat dari sekarang bagaimana para politisi, capres, partai politik mulai membangun kanal-kanal komunikasi-nya di media sosial," kata Koordinator Gerakan #BijakBersosmed Enda Nasution dilansir Antara, Jumat (23/9).
-
Apa yang paling banyak ditemukan dalam isu hoaks 2023? Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sepanjang 2023 telah menangani sebanyak 1.615 konten isu hoaks yang beredar di website dan platform digital.
-
Kapan puncak percakapan Pilkada di media sosial? Monitoring menunjukkan bahwa percakapan mengenai Pilkada 2024 di media sosial dan online mencapai puncaknya dua hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Mengapa isu hoaks kesehatan banyak ditemukan? Berdasarkan kategori, sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, isu hoaks paling banyak berkaitan dengan sektor kesehatan. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan. Isu yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 masih mendominasi dalam kategori ini. Selain itu ada banyak informasi yang menyesatkan berkaitan dengan obat-obatan dan produk kesehatan.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
Ia menekankan harus ada kesadaran bahwa kontestasi politik bukan berarti permusuhan dan jangan sampai menimbulkan perpecahan. Selain itu, ada etika dan sanksi sosial atas perilaku yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Sanksi seperti blocking, unfriend atau unfollow atau mute. Yang mana itu semua adalah sanksi sosial yang bisa berlaku pada siapa pun yang melanggar etika sosial di media sosial.
"Sehingga edukasi berupa informasi dan pengetahuan tentang bijak bersosial media serta literasi digital menjadi krusial, bukan hanya penegakan hukum saja," tuturnya.
Enda juga menegaskan pentingnya literasi digital untuk penggunaan media sosial ketika menanggapi krisis kesantunan warganet di media sosial.
"Harus ada program-program yang lebih sistematis dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang literasi digital tentang bijak bersosial media dan tentang dampak dari penggunaan media sosial yang kebablasan," ujar Enda.
Aktivis media sosial ini melanjutkan, krisis kesantunan sesungguhnya sudah bukan hal baru bagi dunia media sosial dalam negeri, sehingga dirinya menganggap justru fenomena ini akan terus melekat dan menjadi bagian dari dinamika media sosial.
"Ini memang sesuatu yang tidak akan hilang dari kehidupan kita selamanya. Hal ini sama seperti kehidupan nyata, akan selalu ada peristiwa-peristiwa atau insiden-insiden yang memperlihatkan adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik," tutur Enda.
Namun demikian, hal tersebut tidak boleh semata-mata membuat seluruh pihak menutup mata bahwa fenomena tersebut memang berbahaya dan perlu diawasi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaTanpa hoaks politik, tanpa isu sara dan politik identitas merupakan salah kunci suksesnya Pilkada yang aman, damai dan sejuk.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaTim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca SelengkapnyaHoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia tetap menjaga demokrasi dan moralitas jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDengan mengikuti tips ini, diharapkan masyarakat akan semakin waspada terhadap konten hoaks di media sosial yang berpotensi menyesatkan jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca Selengkapnya