Jelang PPKM, Jabar Siapkan Ribuan Posko Covid-19 Tanpa Data dari Pusat
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menginstruksikan pembuatan ribuan posko Covid-19 di desa dan kelurahan dalam tiga hari ke depan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
Diketahui Sabtu (6/2) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Irmendagri) Nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.
Jabar menjadi salah satu provinsi prioritas bersama Banten, DKI Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim, dan Bali. PPKM Mikro dimulai 9-22 Februari 2021.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Dimana bisa dicegah PPOK? Berikut penyebab penyakit paru obstruktif dan cara mencegahnya yang merdeka.com lansir dari Healthline:
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu badan adhoc yang membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Apa tugas PKD di Pilkada 2024? PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
"Alhamdulillah Jabar selama 2020 Jawa Barat sudah membangun (posko Covid-19) di 3.800-an desa dan kelurahan. Sehingga, butuh sekitar 1500-an posko di desa yang belum. Semua akan dilakukan di dua sampai tiga hari ini, menggunakan dana desa yang sudah diinstruksikan sudah bisa digunakan untuk membangun posko," ucap Ridwan Kamil, Senin (8/2).
Posko itu nantinya memiliki tugas khusus untuk melakukan pencegahan sampai tracing dan rekomendasi treatment. Sementara desa yang menutup wilayah akan dilengkapi oleh surat keputusan (SK) bupati wali kota.
"Jadi mana desa yang zona merah mana yang hijau kita tidak menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama, jadi akan menggunakan data lokal, sehingga petanya baru bisa hadir besok," terang dia.
Di Jawa Barat sendiri penutupan wilayah skala mikro pernah dilakukan di Kelurahan Hegarmanah saat ada kasus ribuan positif di Secapa AD. Artinya, semua teknis pelaksanaannya tidak akan berbeda jauh sekaligus berkaca pada kasus tersebut.
"Tentu bantuan sembako sedang kita siapkan prosedurnya, seperti halnya dulu kita melakukan penutupan kelurahan Hegarmanah saat Secapa zona merah," kata dia.
"Arahan presiden terkait peningkatan tracing sudah luar biasa, akhir tahun rasio tracing 1:3, awal januari 1:4 minggu ini 1:5. Arahan pak presiden, tim tracing harus melibatkan TNI-Polri. Ini sedang dirumuskan, kalau ini berhasil ada satu tim khusus dari TNI-Polri yang kerjanya memantau melacak," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil juga melaksanakan sistem pengamanan kota, apel gelar pasukan, serta serangkaian sosialisasi kepada pihak terkait.
Baca SelengkapnyaBhabinkamtibmas Aiptu Sastro menerapkan program pendinginan situasi keamanan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2024 ini menjadi sejarah perjalanan Polri di tengah pesta demokrasi Indonesia.
Baca Selengkapnyasistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang digunakan, mampu menghubungkan seluruh TPS.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan siap untuk mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca Selengkapnya