Jelang reses, DPR berharap RAPBN 2016 disahkan besok
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan bahwa saat ini RAPBN 2016 tengah dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Sedangkan tahap selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Lalu akan diagendakan rapat Paripurna membahas dan mengesahkan APBN 2016 Jumat (30/10 besok.
"Sekarang masih dibahas di Banggar, nanti siang ada rapat Bamus untuk mengagendakan acara pada rapat Paripurna besok. Mudah-mudahan sebelum rapat Bamus, ada kabar paling tidak dalam rapat Bamus sudah diagendakan (RAPBN) namun menunggu beberapa hal yang mungkin sampai malam bisa selesai," kata Agus di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Agus juga menuturkan bahwa sejauh ini sebenarnya alur pengajuan RAPBN 2016 tidak terganjal masalah. Hanya saja pembahasannya berlarut-larut.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa Prabowo-Gibran harus hati-hati pakai APBN? Imaduddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
"Mudah-mudahan ini hari bisa selesai sehingga bisa diambil kesimpulan bisa diketok di Paripurna," tuturnya.
Sedangkan jika tak mencapai kesepakatan mengenai postur RAPBN 2016, maka menurut Agus kemungkinan besar akan menggunakan APBN Perubahan 2015. Permasalahannya jika menggunakan APBN perubahan tahun lalu maka alokasi dana tidak akan sampai pada nomenklatur baru di pemerintahan. Maka dari itu Agus berharap pembahasan bisa selesai malam ini dan besok bisa disampaikan dalam Paripurna.
"Sehingga kami yakini program-programnya tentu tidak sama dengan program sekarang," pungkasnya.
Di sisi lain Politikus Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa alur sebelumnya ialah masing-masing komisi membahas postur APBN dengan lembaga kemitraannya. Hal tersebut terangkum alur penyesuaiannya dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).
Selain itu terkait pemutihan pajak atau tax amnesty, masih belum ada payung hukumnya. Sedangkan Agus sendiri menegaskan bahwa tax amnesty masih sebatas wacana belaka.
"Memang dana-dana alokasi khusus harus dibahas dalam pembahasan dengan Banggar, karena dana alokasi khusus tentu hal yang disampaikan kepada DPR dari pemerintah dan ini dibahas sesuai besaran-besarannya," terangnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBanggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.
Baca SelengkapnyaDPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya