Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jelang reses, DPR berharap RAPBN 2016 disahkan besok

Jelang reses, DPR berharap RAPBN 2016 disahkan besok Rapat paripurna bahas dana aspirasi DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan bahwa saat ini RAPBN 2016 tengah dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Sedangkan tahap selanjutnya akan dilimpahkan ke Badan Musyawarah (Bamus). Lalu akan diagendakan rapat Paripurna membahas dan mengesahkan APBN 2016 Jumat (30/10 besok.

‎"Sekarang masih dibahas di Banggar, nanti siang ada rapat Bamus untuk mengagendakan acara pada rapat Paripurna besok. Mudah-mudahan sebelum rapat Bamus, ada kabar paling tidak dalam rapat Bamus sudah diagendakan (RAPBN) namun menunggu beberapa hal yang mungkin sampai malam bisa selesai," kata Agus di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Agus juga menuturkan bahwa sejauh ini sebenarnya alur pengajuan RAPBN 2016 tidak terganjal masalah. Hanya saja pembahasannya berlarut-larut.

"Mudah-mudahan ini hari bisa selesai sehingga bisa diambil kesimpulan bisa diketok di Paripurna," tuturnya.

Sedangkan jika tak mencapai kesepakatan mengenai postur RAPBN 2016, maka menurut Agus kemungkinan besar akan menggunakan APBN Perubahan 2015. Permasalahannya jika menggunakan APBN perubahan tahun lalu maka alokasi dana tidak akan sampai pada nomenklatur baru di pemerintahan. Maka dari itu Agus berharap pembahasan bisa selesai malam ini dan besok bisa disampaikan dalam Paripurna.

"Sehingga kami yakini program-programnya tentu tidak sama dengan program sekarang," pungkasnya.

Di sisi lain Politikus Partai Demokrat ini juga menjelaskan bahwa alur sebelumnya ialah masing-masing komisi membahas postur APBN dengan lembaga kemitraannya. Hal tersebut terangkum alur penyesuaiannya dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).

‎Selain itu terkait pemutihan pajak atau tax amnesty, masih belum ada payung hukumnya. Sedangkan Agus sendiri menegaskan bahwa tax amnesty masih sebatas wacana belaka.

"Memang dana-dana alokasi khusus harus dibahas dalam pembahasan dengan Banggar, karena dana alokasi khusus tentu hal yang disampaikan kepada DPR dari pemerintah dan ini dibahas sesuai besaran-besarannya," terangnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Banggar Sebut Nilai Tukar dan Suku Bunga SBN Tahun 2025 Masih Bisa Turun
Banggar Sebut Nilai Tukar dan Suku Bunga SBN Tahun 2025 Masih Bisa Turun

Banggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat

Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik
DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik

Anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Ubah Nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Perubahannya
DPR Batal Ubah Nomenklatur Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Perubahannya

DPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya