Jelang sidang vonis, kubu Andi Narogong harapkan putusan hakim ringan

Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong hadapi vonis hari ini. Jelang vonis yang akan dibacakan oleh majelis hakim, kuasa hukum Andi, Samsul Huda berharap putusan hakim ringan yang akan dijatuhkan kepada kliennya.

"Kami berharap putusan yang adil untuk Andi, konkretnya putusan yang lebih ringan," ujar Samsul, Kamis (21/12).

Sebelumnya pada sidang tuntutan, jaksa penuntut umum pada KPK menuntut Andi delapan tahun penjara denda Rp 1 miliar, atau subsider 6 bulan penjara.

Andi juga dituntut dengan pidana tambahan atas kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 2,150 juta dan Rp 1,186 miliar. Uang tersebut wajib dibayar Andi selambat-lambatnya satu bulan setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada pertimbangannya, jaksa juga mencantumkan beberapa hal yang meringankan terhadap tuntutan Andi, salah satunya status justice collaborator yang diajukannya diterima oleh KPK. Hal tersebut didasari dari surat pimpinan KPK Nomor PEP-1536/2017. Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan KPK per tanggal 5 Desember.

Dalam tuntutannya, jaksa menerapkan Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.