Jelang tahun politik, Jokowi minta menteri buat kebijakan pro rakyat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar menteri membuat kebijakan yang pro rakyat. Apalagi, menjelang tahun politik pada tahun 2018 dengan gelaran Pilkada Serentak.

"Tahun depan kita ‎sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh. Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada rakyat," kata Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8).

Jokowi juga mengingatkan agar bawahannya untuk tidak mengeluarkan kebijakan baru yang dapat merugikan rakyat. Sebelum mengeluarkan kebijakan, para menteri diwajibkan mengkaji secara mendalam.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan mendalam. Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujarnya.

Maka dari itu, Kepala Negara meminta agar bawahannya untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran ‎dana desa hingga pertahankan program 'kartu sakti'.

"Pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik, misalnya KIP (kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), PKH (Paket Keluarga Harapan), efektivitas penyaluran dana desa. Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat," ujarnya.