Jelaskan pembatalan BG jadi Kapolri, Jokowi bentuk tim advance
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membentuk tim advance guna menjelaskan mengapa Komjen Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri. Tim ini memberikan surat tertulis yang berisi penjelasan-penjelasan kepada DPR akan batalnya pelantikan Budi Gunawan (BG).
"Surat itu ada sedang kita komunikasikan dengan DPR," kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3).
Politikus NasDem itu menjelaskan, Presiden Jokowi belum akan memberikan penjelasan secara langsung kepada DPR soal tersebut. Namun, tim advance yang berisi menteri-menteri yang akan lebih dulu membangun komunikasi dengan DPR soal Komjen Budi Gunawan ini.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa calon Menkeu Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Kapan pelantikan Prabowo? Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih berlangsung hari ini, Minggu (20/10/2024), di Gedung DPR-MPR Jakarta.
-
Siapa yang akan bertemu Jokowi? 'Rencana nanti pak RT, pak RW dan sebagian warga mau sowan ke rumahnya. Mungkin satu minggu setelah ini, kalau hari-hari seperti ini masih ramai,' katanya.
"Bisa saya, bisa menteri yang lain. Kalau memang presiden harus ketemu (DPR) ya tidak papa. Presiden menghargai institusi DPR," jelasnya.
Dalam Minggu ini, surat tertulis yang berisi penjelasan dan alasan-alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri bakal dikirim ke DPR.
"Nanti setelah ada tim advance ke sana, presiden mungkin akan ke sana. Itu hanya konsultasi biasa kok dengan pimpinan," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya, Jokowi mengusulkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk dilakukan fit and proper tes di DPR.
Namun demikian, DPR tidak asal menerima dan menyetujui usulan Jokowi tersebut. DPR yang sudah melakukan fit and proper tes terhadap Komjen Budi Gunawan meminta penjelasan dari pemerintah mengenai pembatalan tersebut. Terlebih, pengadilan telah memenangkan praperadilan Budi Gunawan atas statusnya yang ditersangkakan oleh KPK. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Projo akan menyampaikan sikap resmi dalam Rakernas di Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Presiden Jokowi bakal hadir.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Baca SelengkapnyaDPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetika ditanya nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya, Prabowo tidak menjawab.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan dirinya menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya10 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya di Bulan September
Baca Selengkapnya