Jembatan timbang kacau, Ganjar akan temui gubernur Jatim dan DIY

Merdeka.com - Proses dan mekanisme pengecekan berat angkutan barang truk jembatan timbang di Jawa Tengah selama sebulan ini mengecewakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Ini kan uji coba mas. Rakyat kan masih belum bersabar. Maunya instan dan tidak mungkin saya bilang karena ini satu wilayah, satu sistem yang tidak bisa dipenggal karena satu kewilayahan. Maka kenapa saya ingin menggandeng Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogya itu sampai ke Jakarta itu karena ketiganya ini merupakan satu alur," kata Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi merdeka.com di Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu(22/10).

Pada tahapan uji coba jembatan timbang ini, Ganjar menyatakan Pemprov Jateng menerapkan aturan jika kelebihan muatan akan disuruh untuk balik arah sehingga yang mengalami kerugian pengusahanya.

Namun, masih ada angkutan truk barang yang bandel dan nyelonong karena tidak terpantau petugas jembatan timbang. Selain itu terjadi antrean yang panjang saat masuk ke jembatan timbang.

"Kan beberapa truk yang kelebihan muatan sudah kita suruh balik. Lha kalau balik nanti mereka akan mengalami kerugian pengusahanya. Maka saya mengingatkan. Dari awal Jawa Tengah mau menerapkan ini maka saya minta dari awal," tuturnya.

Meski kecewa dengan Pemprov Jatim dan Pemrov DIY yang belum memberlakukan aturan, Ganjar tetap optimis untuk mengupayakan perjanjian atau MOU ke dua provinsi tersebut. Bahkan Ganjar mengaku akan mendatangi Gubernur Jawa Timur dan Gubernur DIY untuk membicarakan persoalan ini secara detail.

"Setelah uji coba ini akan kita evaluasi. Setelah evaluasi saya akan temui gubernur-gubernur ini. Untuk menjelaskan begini lho problemnya, ini lho cara penyelesaiannya. Tapi minimal dengan SKB antar gubernur kita bisa membawa regulasi secara bersama-sama. Termasuk pasti, saya akan berbicara dengan kementerian dan presiden," ujarnya.

Saat mendatangi gubernur Jatim dan DIY, Ganjar akan mengupayakan aturan bersama baik dalam bentuk perjanjian MOU, SKB atau PP yang sudah disodorkan ke presiden SBY namun belum sempat ditandatangani.

"Masing-masing gubernurnya padahal sudah oke kok. Kita cuma harus mendetailkan dari mekanisme kerjanya, teknisnya. Mungkin perlu regulasi payung bersama sehingga secara regional bisa diatur bersama-sama aturannya. Saya kira yang paling baik PP. Kalau PP-nya lama mungkin akan saya minta melakukan MOU antar gubernur," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan pemberlakuan larangan angkutan barang yang muatannya melebihi 25 persen dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) memasuki Jawa Tengah sejak 29 September, ternyata belum berjalan mulus dan masih terkesan kacau.

Dari 10 provinsi yang menyepakati kebijakan itu, masih banyak yang belum menerapkan sistem tersebut. Di Jawa, baru Jateng, dan Jawa Barat yang saat ini menerapkannya, sedangkan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih belum.

Meski sudah diberlakukan hampir sebulan namun belum memberikan efek jera kepada sopir pengguna truk angkutan barang di lapangan. Buktinya, masih ada kendaraan melebihi tonase dan terus melanggar peraturan. Bahkan jika terjadi antrean saat memasuki jembatan timbang tak sedikit para sopir truk begitu saja melewati jembatan timbang. (mdk/mtf)