Jenderal Gatot benarkan KPK minta bantuan pada Panglima TNI
Merdeka.com - Kepala Staf TNI AD Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan belum ada pasukan yang diterjunkan untuk mengamankan Gedung KPK. Dia membenarkan memang ada permintaan dari Panglima TNI untuk menyiapkan langkah pengamanan. Namun belum ada satuan yang bergerak melakukan tindakan pengamanan.
"Bukan perintah saya, tapi perintah dari panglima TNI. Betul KPK meminta kepada panglima TNI, dan saya sebagai Kasad menjalankan perintah dari panglima TNI dan presiden, sebagai pemegang tertinggi komando. Maka, selama belum ada perintah dari situ, saya belum bisa melakukan tindakan pengamanan," kata Gatot di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Ketika dikonfirmasi apakah Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah menginstruksikan kepadanya mengenai pengamanan gedung KPK dari korps TNI, Gatot memastikan bahwa hal itu memang benar-benar tidak ada.
-
Siapa yang memimpin pengamanan sidang MK? Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan persiapan pertama yakni rekayasa lalu lintas sekitar Gedung MK di Jalan Merdeka Barat yang bersifat situasional
-
Bagaimana aparat keamanan merespon serangan KKB? 'Tindakan tegas aparat gabungan melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi, merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan dalam rangka kelancaran percepatan pembangunan di wilayah Papua,' kata Penkogabwilhan III, Letjen TNI Richard Tampubolon.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Siapa yang memastikan tidak akan menggusur TK Gudang Peluru? 'Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur),' kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
"Jadi saya tegaskan, di KPK tidak ada pengamanan. Perintah hanya saya terima dari panglima TNI dan presiden. Kalau saya tidak melangsungkan, ya berarti tidak ada perintah," kata Gatot.
Ketika dimintai tanggapan mengenai kondisi KPK dan Polri yang sedang memanas akhir-akhir ini, Gatot menolak untuk berkomentar mengenai hal tersebut. Dirinya mengatakan bahwa di jajaran TNI, masih ada lagi petinggi-petinggi lainnya yang lebih memiliki kapasitas untuk berkomentar mengenai hal tersebut.
"Untuk komentar masalah ketua KPK dan kepolisian, mereka itu sama-sama aparatur negara, sehingga saya tidak perlu berkomentar terhadap kedua institusi tersebut. Karena memang yang berhak sudah menyampaikan hal itu adalah petinggi-petinggi yang secara jelas memiliki kapasitasnya," kata Gatot.
"TNI harus selalu siap di tempat. Kita selalu menyiagakan sepertiga kekuatan dan menunggu perintah mengenai perkembangan situasi-situasi emergensi yang harus melibatkan TNI," katanya menambahkan.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaSaat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaHadi menyebut penjagaan dari TNI untuk wilayah Gedung Kejagung direalisasikan saat dirinya Panglima.
Baca SelengkapnyaMabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaKesempatan yang sama, Panglima TNI menegaskan bahwa, seluruh rangkaian KTT ASEAN dari segi pengamanannya dapat dikendalikan.
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya