Jeritan para polisi bawahan liat konflik para jenderal

Merdeka.com - Pergantian pucuk pimpinan Polri yang rumit terus menjadi polemik. Jenderal Sutarman dicopot dari Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diberi wewenang mengambil alih pimpinan Korps Bhayangkara itu atau sebagai pelaksana tugas (Plt).

Namun, nyatanya dengan adanya Plt Kapolri malah menimbulkan tanda tanya dari DPR. Mereka mengaku Jokowi tak konsultasi soal Plt Kapolri ke DPR.

Terlebih, calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan ditunda pelantikannya oleh Jokowi lantaran terjerat kasus di KPK. Jokowi belum bisa memastikan kapan Budi Gunawan dilantik atau justru membatalkan.

Lalu apa komentar para polisi bawahan melihat situasi seperti ini? Berikut rangkuman suara polisi bawahan itu:

Polisi menengah sebut banyak gerbong para jenderal

Salah satu perwira menengah di kepolisian Jakarta beranggapan di copotnya Kapolri Jenderal Sutarman dinilai penuh unsur politis walaupun hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden."Itu mah sudah politis banget, walaupun memang diakui di kalangan elite banyak gerbong-gerbong. Tapi mau bagaimana itu lah dunia kepolisian negeri ini," kata seorang anggota polisi yang enggan disebutkan namanya ketika berbincang dengan merdeka.com, Senin (19/1).Seorang polisi yang sudah malang melintang bertugas di berbagai daerah dengan pangkat AKBP tersebut, mengaku sudah biasa mengenai adanya gerbong-gerbong tertentu di lingkup Polri."Udah biasa lah mas, semua orang tahu kok Kapolri yang kemarin itu kan satu gerbong sama Kabareskrim dicopot," tandasnya.Namun, ketika ditanya mengenai Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, dirinya bergeming dan tidak terlalu mengerti apakah sang mantan ajudan sewaktu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden tersebut mulus langkahnya menjadi orang nomor satu Polri."Wah kalau soal itu masih banyak kemungkinan, bisa jadi yang Plt nerusin, bisa jadi tetep komandan (Budi Gunawan)," tandasnya.

Para jenderal penuh intrik & politis

Pengangkatan Badrodin menjadi pelaksana tugas Kapolri menuai pro dan kontra. Baru kali ini dalam struktur kepemimpinan di korps bhayangkara menggunakan istilah pelaksana tugas (Plt)."Setahu saya selama saya di kepolisian nggak ada itu yang namanya Plt (Pelaksana tugas), yang ada itu pelaksana harian. Kalau misalnya kapolri berhalangan hadir, tugas wakapolri menggantikan, ini kan konteksnya beda. Berati baru kali ini Kapolri itu bintang tiga," kata seorang anggota polisi yang enggan disebutkan namanya, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (19/1).Polisi berpangkat AKP ini melanjutkan, jabatan bintang di institusi Polri menurutnya adalah jabatan politis. Dimana unsur kedekatan terhadap pimpinan dan juga anggota dewan sangatlah penting untuk dijaga."Kalau melati (Kombes) ke bintang (Brigjen) itu kita harus sekolah dulu dan itu sainganya banyak sekali. Tapi kalau udah dapet bintang, tinggal pinter-pinternya saja nyari kedekatan sama pimpinan," ungkapnya.Dia pun berharap, kegaduhan di internal kepolisian cepat selesai. Sebagai Presiden Jokowi pun harus memiliki ketegasan memilih Kapolri yang baru untuk bisa menjalankan tugas dan stabilatas keamanan negara."Yang namanya pemilihan kepolri memang persaingan Jendral, kami yang bawah-bawah hanya bisa mengikuti. Kalau bisa pak Presiden langsung memilih kapolri baru, jadi nggak usah lagi pakai istilah Plt," tandasnya.

Komjen Budi Gunawan tak punya malu

Salah satu anggota Polri yang enggan menyebutkan namanya mengaku tidak terima jika Budi menjadi Kapolri. Dia menyebut bila Budi resmi menjadi orang nomor satu di kepolisian, jajaran kepolisian tidak akan mendapat kesejahteraan."Kalau dia jadi enggak bakal sejahtera anak buah mah," katanya saat berbincang dengan merdeka.com.Bahkan dia menuding, apa yang menjadi visi dan misi Budi untuk mensejahterakan anggota kepolisian hanyalah senjata untuk mendapat dukungan. "Bahasa sejahtera itu cuma buat senjata memperkaya beliau," terangnya.Menurutnya, melihat statusnya sebagai tersangka saat ini, Budi seharusnya merasa malu.Namun, faktanya Budi tetap bersikeras menyatakan kasus rekening gendutnya sudah selesai. Terlebih dia terus berusaha untuk mendapatkan posisi yang diberikan Jokowi."Pemimpin enggak punya malu," jelasnya.

Tak mau ikut pusing dengan konflik para Jenderal

Kondisi memanas di tataran para elit Polri itu rupanya tak membuat polisi di lapangan resah. Mereka memilih tetap bertugas seperti biasanya."Itu kan urusan atasan mas, para elit, kita mah jauh," kata seorang polisi berseragam preman saat berbincang santai di sekitar Polres Jakarta Pusat, Senin(19/1).Dia menegaskan, kendati terjadi polemik di pucuk pimpinan Polri, mereka tak akan terpengaruh. Mereka hanya berharap konflik ini tak membuat institusi Polri terpecah belah."Ya kita jalankan tugas aja, mas bisa lihat sendiri kita masih jalan sebagaimana mestinya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa perkembangannya," pungkasnya.

Prihatin lihat para jenderal berebut posisi

Menurut salah seorang anggota Polisi yang enggan disebutkan namanya, persaingan Jendral untuk menjadi Kapolri memang penuh dengan trik dan politisasi. Menurutnya bukan kali ini saja, kasus dugaan korupsi untuk menjegal calon Kapolri."Dulu Kabareskrim Susno Duadji juga digadang-gadang Calon Kapolri, tapi dijegal oleh kasus Korupsi. Irjen Djoko Susilo juga seperti itu, disebut-sebut bakal calon Kapolri lalu disikat sama KPK," kata seorang Polisi berpangkat AKP ini, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (19/1).Anggota polisi yang bertugas di wilayah Jakarta ini menerangkan, Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri memang penuh dengan muatan politik. Bahkan Kapolri dan Kabareskrim pun menjadi korban dalam persaingan tersebut."Kita sih yang dibawah nggak sampe ilmunya kesana. Yang jelas semua pasti bermain untuk menyelamatkan kelompoknya masing-masing," jelasnya.