Jika benar ada barter kasus Novel Baswedan bukti hukum makin kacau

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa geram ada kabar barter kasus penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kejagung disebut mau mencabut kasus tapi syaratnya Novel harus bekerja di BUMN dan tidak lagi di KPK.

"Barter itu negara apa ini. Kalau ada barter, hukum tak ada lagi, kekuasaan dominan. Kalau menurut saya DPR bubarin saja. Kelembagaan hukum bubarin saja, tidak ada keadilan kok, tidak ada kesamaan dan kepastian hukum kalau barter seperti itu," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Dia juga meminta agar Novel tak takut pada proses hukum. Namun dia mempertanyakan ulang ada apa dengan sistem hukum Indonesia jika penegak hukum seperti Novel ternyata takut dihukum.

"Hari ini kan ada hal luar biasa, yang luar biasanya adalah kenapa orang-orang di KPK itu takut sama urusan peradilan. Jadi kayak Bambang sama Novel kok takut berhadapan dengan peradilan. Kalau mereka pejuang hukum gak boleh takut. Sejauh ini sesesat apa pengadilan? Ada apa dengan pengadilan," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, secara terpisah kuasa hukum Novel Baswedan, Saor Siagian, menilai ada hal yang lebih krusial dalam kasus Novel ketimbang rumor adanya barter. Saor khawatir jika kasus Novel dijadikan permainan hukum oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi jika kasus ini sampai ke pengadilan.

"Saya bukan suuzon dengan pengadilan, tidak sama sekali. Tapi saya tidak ikhlas kalau kasus ini ada orang-orang kotor yang membuat rusak sendi hukum," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (9/2) kemarin.