Jika draf revisi UU lemahkan KPK, Presiden tolak ikut pembahasan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap konsisten dengan komitmen untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lontaran penguatan terhadap KPK ini terus didengungkan saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah gencar menggodok revisi Undang-undang KPK.

Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Johan Budi SP mengatakan, jika dalam draf hasil revisi undang-undang yang diserahkan DPR kepada pemerintah termuat poin-poin yang melemahkan KPK, maka dengan tegas kepala pemerintahan tidak akan menindaklanjuti pengajuan revisi tersebut.

"Kalau dalam pembicaraan nanti dalam pembahasan revisi UU KPK ternyata melemahkan, presiden jelas akan menarik diri dari pembahasan ini," tegas Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/2).

Johan menambahkan, empat poin yang disebut-sebut akan direvisi oleh DPR harus memperkuat KPK, bukan sebaliknya. Karenanya, empat poin itu semestinya dipilah terlebih dahulu oleh DPR mana yang disebut dengan melemahkan dan mana yang disebut memperkuat.

Adapun empat poin yang dimaksud yaitu terkait dewan pengawas, pemberian kewenangan SP3, prosedur penyadapan dan penyidik independen.

"Seperti penyadapan, tidak selalu melemahkan, penyadapan yang tidak perlu izin pengadilan itu memperkuat. Kan tergantung izinnya maksud saya," ungkap Johan.

"Misalkan soal penyidik, KPK harus diberi kesempatan. Contohnya KPK diberi secara definitif juga diberi kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri misalnya," lanjut dia.