Jika KPK P21 Setya Novanto, Idrus Marham sebut Golkar akan kembali gelar rapat pleno
Merdeka.com - Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham tidak mempermasalahkan jika pihak KPK sudah merampungkan berkas Ketua Umumnya, Setya Novanto yang terbelit kasus korupsi proyek e-KTP untuk dibawa ke pengadilan. Idrus mengatakan jika hal tersebut terjadi pihaknya akan kembali menggelar rapat pleno.
"Enggak masalah, jadi semuanya nanti kami lihat, kalau P21 kan berarti gugur, karena itu nanti kami rapat pleno lagi untuk membicarakan, keputusan diambil bukan Plt Ketum sendirian tetapi adalah keputusan diambil melalui rapat pleno Partai Golkar," kata Idrus usai rapat bersama Dewan Pembina di Bakrie Tower, Jakarta Selatan,Jumat (24/11).
Namun Idrus tidak menegaskan bahwa dalam rapat pleno setelah ada berkas P21 akan membahas Munaslub. Dia mengatakan terdapat beberapa tahapan untuk menggelar Munaslub.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Tergantung bahasannya, kan ada tahapan tadi, kalau sudah menuju ke sana kita bahas tetapi kayak kemarin kan belum, kita mencoba mengkerangkai dengan tahapan-tahap itu, tahapan pertama kita menunggu praperadilan, setelah ini selesai kita bicara dengan pak Setya Novanto, setelah itu baru kita rapat lagi," ungkap Idrus.
Dia mengatakan beberapa tahapan tadi harus dilaksanakan sesuai prosedur. Hal tersebut kata Idrus agar Golkar tidak membahayakan Golkar. "Jadi ada tahapan, enggak boleh orang lompat-lompat kalau lompat-lompat itu juga bahaya bagi Golkar," papar Idrus.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji memastikan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal langsung digelar apabila gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto terkait status tersangka korupsi e-KTP, ditolak PN Jakarta Selatan. Menurutnya, ini sesuai amanat dalam rapat pleno yang digelar beberapa waktu lalu.
"Jika praperadilannya ditolak ya harus diganti. Walaupun Pak Setya Novanto menolak. Itu akan dibicarakan di Munaslub," kata Sarmuji ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (24/11).
Hal lain yang bisa mendorong digelarnya Munaslub, kata dia, jika KPK sudah melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan. Dia juga menjelaskan ada beberapa nama yang sudah muncul ke permukaan dan diyakini layak menduduki kursi Novanto.
"Dalam setiap kontestasi pasti muncul spekulasi kandidat. Pada prinsipnya siapa saja kader Golkar yang memenuhi syarat bisa ikut berlaga. Pak Idrus, Pak Airlangga, Pak Bambang Susatyo, Pak Azis Syamsudin dan semua pengurus DPP juga bisa maju sebagai kandidat," ungkap Sarmuji. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaGolkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini layaknya menjaga rumah kosong. Karena KIB sudah tidak lagi berjalan.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaKetua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaSetyo Budiyanto telah dilantik sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 setelah menandatangani pakta integritas.
Baca Selengkapnya