Follow
Jika memberatkan PNS, DPR minta Menpora cari sumber lain untuk Rio
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin tidak sepakat dengan wacana Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang akan memotong gaji setiap pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pembalap Rio Haryanto maju dalam ajang balap Formula 1.
Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, wacana Imam akan memberatkan. Sebab tak semua PNS akan mau melakukan hal itu dilihat dari kebutuhan hidupnya.
"Saya kira kalau itu memberatkan jangan, cari sumber yang lain. Tapi kalau penuh keikhlasan dan kesadaran ya boleh saja tidak ada yang dilanggar, tetapi kalau keberatan jangan, harus mencari sumber yang lain," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/3).
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Apa jabatan Adi Suryanto? Dilansir dari Lan.go.id, Prof. Dr. Adi Suryanto MSi., CHRM menjabat sebagai kepala LAN sejak tahun 2015.
-
Siapa yang berwenang menangani pelanggaran kode etik? Penanganan pelanggaran kode etik pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Apa saja contoh etika bisnis? Jujur dan Integritas: Sebuah perusahaan mengkomunikasikan informasi produk dengan jujur kepada pelanggan dan tidak melakukan praktik pemasaran yang menyesatkan.Keadilan: Sebuah perusahaan memberikan kesempatan yang setara bagi semua karyawan tanpa memandang faktor seperti ras, jenis kelamin, atau agama.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
Ade berharap pemerintah aktif mencari alternatif lain. Misalnya saja mencari sumber anggaran lain dari Corporate Social Responbility (CSR). "Sumber lainya bisa CSR, ya yang tidak melanggar aturan lah," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aria Bima menyebut, hingga saat ini parpol masih dilarang membangun dunia usaha.
Baca Selengkapnya
Rieke menyinggung aturan dan administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami cacat hukum
Baca Selengkapnya
Rieke menyampaikan permohonan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna, Kamis, 10 September 202
Baca Selengkapnya
Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.
Baca Selengkapnya
Rieke juga menyinggung sejumlah program dana pensiun yang dikelola BUMN namun berakhir dengan kasus.
Baca Selengkapnya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
PPPK Paruh Waktu ini yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.
Baca Selengkapnya
Aria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini pemerintahan Prabowo akan menjalankan tugas dengan baik.
Baca Selengkapnya