Jika Reuni 212 Tak Dapat Izin dari Polisi, Panitia Buat Acara Aksi Super Damai
Merdeka.com - Panitia membenarkan jika Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin keramaian untuk acara Reuni 212 karena adanya sejumlah persyaratan administratif yang belum terpenuhi. Salah satunya rekomendasi dari Satgas Covid-19.
"Ya memang PMJ ini memberikan persyaratan ketika kita mengajukan izin. Salah satunya rekomendasi dari Gugus Tugas Satgas Covid-19," kata Ketua Panitia Reuni 212, Eka Jaya saat dikonfirmasi pada Jumat (26/11).
Selain izin dari Satgas Covid-19, Eka mengatakan jika pihaknya juga menunggu hasil kajian dari Dishub DKI serta Intelkam Polda Metro Jaya untuk bahan rapat teknis pengamanan, sebelum dikeluarkannya izin keramaian.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Siapa yang mengapresiasi kesiapan Polda Jateng? Kesiapan Polda Jateng dalam menyambut Pemilu 2024 ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut menilai, penempatan personel kepolisian di tiap TPS dapat menjaga kondusifitas di lapangan.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dilakukan Polri untuk persiapan mudik 2024? Menjelang pelaksanaan Operasi, Polri akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian dan lembaga terkait pada tanggal 25 Maret. 'Dari Polri untuk kesiapan pengelolaan arus lalu lintas kemarin, kami sudah mempersiapkan dengan berbagai kegiatan yang resminya pada tanggal 25 akan diadakan rakor rapat koordinasi lintas sektoral terkait dengan menggelar Operasi Ketupat tahun 2024,' katanya.
"Artinya kami masih terus berusaha memenuhi apa yang menjadi persyaratan dari Polda Metro Jaya," sebutnya.
Namun demikian apabila izin tidak dikeluarkan, kata Eka, panitia bakal tetap melaksanakan acara tersebut dengan mengganti konsep menjadi 'Aksi Super Damai', dengan hanya menyampaikan surat pemberitahuan, tanpa surat izin.
"Tetap gelar di Patung Kuda. Kalau memang izin tidak diberikan juga maka kami akan melakukan aksi damai atau aksi super damai lah. Tetapi itu kan nanti akan ada orasi-orasi dari mobil-mobil komando mungkin," sebutnya.
Sedangkan, jika izin keramaian gelaran Reuni 212 dikeluarkan Polda Metro Jaya, panitia akan membuat serangkaian acara sebagaimana konsep yang sudah disiapkan.
"Membuat panggung permanen yang isinya acara-acara yang sudah kita lakukan seperti tausiyah, ceramah agama, maulid dan juga seni musik yang bernuansa Islamih untuk menyejukan melepas kangen kawan-kawan alumni," jelasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin keramaian terhadap kegiatam kegiatan aksi Reuni 212, meski surat permohonan tersebut telah dilayangkan Persatuan Alumni (PA) 212.
"Sudah ada yang ajukan (surat) yaitu pada Kamis 18 November 2021 ini diajukan pada kita," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis (25/11).
Adapun alasan belum dikeluarkan izin keramaian tersebut, lanjut Zulpan, karena ada persyaratan administrasi yang belum dilengkapi. Salah satunya surat rekomendasi dari Satgas COVID-19.
"Iya salah satunya itu ( syarat rekomendasi Satgas Covid-19)," singkatnya.
Adapun alasan surat rekomendasi dari Satgas Covid itu diperlukan, mengingat masa pandemi saat ini, yang adanya kegiatan keramaian sangat berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19.
Sementara, Zulpan menyampaikan untuk panitia masih memiliki tenggat waktu guna melengkapi syarat tersebut yang wajib dipenuhi, sebelum terselenggaranya kegiatan Reuni 212.
"Ya sebelum kegiatan tentunya," singkat Zulpan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditlantas Polda Metro Jaya bersiap memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas untuk mengantisipasi potensi kemacetan saat Reuni 212.
Baca SelengkapnyaSusatyo menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaDiketahui, debat perdana ini dilakukan di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10).
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dan petani akan menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-64 hari ini, Selasa (24/9).
Baca SelengkapnyaPolisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Monas selama Reuni 212 untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga keamanan di area tersebut.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaReaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca SelengkapnyaPersonel gabungan yang diturunkan terdiri dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI dan stakeholder terkait.
Baca SelengkapnyaMengantisipasi kemecatan imbas aksi tersebut, polisi melakukan rekayasa lalu lintas serta pengamanan di kawasan sekitar Monas.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca Selengkapnya