Jika Setnov terlibat korupsi e-KTP, elektabilitas Golkar jadi korban
Merdeka.com - Meski masih berstatus saksi dalam kasus korupsi e-KTP, nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sudah sering disebut, baik di dalam dakwaan maupun persidangan skandal yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
Jika dugaan keterlibatan Setnov terbukti, maka elektabilitas Patai Golkar yang menjadi korban.
"Semua tergantung di KPK. Kalau Novanto di kasus e-KTP ini memiliki keterlibatan hukum, maka ya sudah pasti wajar desakan Munaslub. Jika tidak partai akan jadi korban elektabikitas, anjlok!" kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, Jakarta, Rabu (5/4).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Begitupun sebaliknya, kata Ray, jika KPK menyatakan Setnov tidak terlibat kasus ini.
"Ya aman-aman saja Golkar ke depannya," tegasnya.
Ray menilai, soal adanya kritik dari kalangan kader muda Partai Golkar atas dugaan keterlibatan Setnov adalah hal yang wajar.
"Ramai-ramai kecil di internal partai biasa. Jadi semua tergantung di KPK," jelasnya.
Soal seringnya nama Setnov disebut dalam sidang, Ray mengatakan, hendaknya KPK responsif. KPK harusnya aktif menindaklanjuti fakta-fakta persidangan. Jika tidak, kata dia, pamor KPK jadi taruhannya.
"Kita berharap KPK menindaklanjuti keterlibatan Novanto di korupsi e-KTP dari keterangan di persidangan," tandasnya.
Untuk diketahui, nama Setnov disebut dalam dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Naman Ketua DPR itu disebut ikut bersama-sama terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Dalam keseluruhan dakwaan KPK, nama Setnov juga disebut beberapa kali. Sejumlah saksi seperti, Ganjar Pranowo dan Khatibul Umam Wiranu, juga ikut menyebut peran Setnov dalam kasus megakorupsi ini.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaKomisaris Jenderal Setyo Budiyanto telah resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan proses penyelidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaUntuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaSetyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kerja sama antar instansi penegak hukum sebenarnya selalu dilakukan dalam rangka koordinasi.
Baca Selengkapnya