Jika Tenang Hadapi Polemik IMB Reklamasi, Anies Dinilai Bisa jadi Barometer Nasional

Merdeka.com - Dalam sepekan terakhir, polemik penerbitan IMB Pulau Reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ramai dibicarakan. Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar menyarankan Anies Baswedan tetap tenang menghadapi polemik penerbitan IMB Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, menurutnya, Anies bisa menjadi barometer politik nasional pada 2024.

"Menurut saya santai saja. Saya yakin dia paham betul dinamika politik yang terjadi. Apa lagi dia (Anies) di Jakarta, jelas sebagai barometer politik di Indonesia. Apapun yang dilakukan oleh Anies, itu pasti akan jadi barometer," kata Idil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (24/6).

Dia menilai apapun yang dilakukan oleh Anies akan menjadi barometer sama seperti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Meskipun bukan sebagai barometer, tapi Jawa Barat jumlah penduduk yang besar di Indonesia.

"Maka orang akan selalu menghubungkan dengan penduduk Jawa Barat yang sangat strategis dalam pemilu. Maka, Ridwan Kamil saya menyakini memahami konsekuensi politik pada dirinya. Anies juga seperti itu dalam posisi gubernur, dia di posisi di mana dalam politik nasional," ujarnya.

Dia menambahkan, Anies tak lepas dari radar politik nasional. Karena tinggal sisa-sisa politik terkait dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

"Ridwan Kamil juga berada kubu 01 di Jawa Barat, dia habis gara-gara dukungannya ke 01. Menurut saya itu bagian dari dinamika politik, mau tidak mau harus dihadapi. Kalau kita menghubungkan bisa saja, secara politik kemungkinan (Anies) untuk maju (pemilu 2024) itu ada," kata Idil.

Sebagai informasi, Anies Baswedan mengubah kata pulau menjadi pantai dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepgub itu diteken pada 26 November 2018.

Anies Baswedan juga menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).

Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau reklamasi. Bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.