Jika terpilih, Jokowi jangan bangun Kabinet 'Palugada'
Merdeka.com - Strategi politik calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), Joko Widodo atau Jokowi menggandeng partai-partai lain, memang cukup mumpuni. Meski membangun koalisi tanpa syarat, Jokowi sukses menggandeng Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), maupun Hanura.
Koalisi partai ala mantan wali kota Solo, yang tidak bagi-bagi kursi ini, membuka peluang Jokowi untuk menempatkan orang-orang diinternal PDIP di kabinetnya kelak.
Namun, Direktur Lembaga Riset Ekonomi dan Pasar Sigma Indonesia, Sigit Budhi Setiawan mengingatkan, kelak jika terpilih sebagai presiden, Jokowi sebaiknya tidak membangun Kabinet 'Palugada' atau apa-apa loe minta gua ada, jadi menteri apa gua bisa.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Mengapa Budi Arie menegaskan tidak perlu transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo? Sebab, Prabowo bukan orang baru di dalam pemerintahan. Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Artinya, lebih banyak menjadikan orang-orang internal PDIP sebagai menterinya. Sebab ada banyak partai yang ikut memenangkannya sebagai presiden. "Dengan membangun koalisi tanpa syarat, membuka peluang Jokowi menempatkan orang-orang dari internal partainya di posisi menteri di kabinet yang akan dibentuknya. Namun, yang harus diingat Jokowi orang-orang di internal PDIP belum tentu menjadi terbaik dari yang terbaik," kata Sigit menganalisa, Senin (19/5).
Sigit kembali menilai, sebagai calon yang diusung PDIP , Jokowi akan dihadapkan pada konsekuensi terberatnya sebagai politisi baru di panggung politik nasional. "Ini konsekuensi Jokowi . Sebagai politisi pendatang baru yang diusung PDIP , tentu menjadi beban tersendiri bagi Jokowi . Dengan koalisi tanpa syarat yang dibangunnya, Jokowi jelas berpeluang mengedepankan partainya,".
Dan jika Jokowi lebih banyak mengakomodir internal PDIP , masih menurut dia, tentu akan menimbulkan kecemburuan tersendiri bagi partai koalisinya. "Kemungkinan ini bisa sangat mungkin terjadi," katanya.
Sigit kembali mengingat, saat deklarasi partai pendukung Jokowi di kantor PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada tanggal 14 Mei lalu, Jokowi sempat menyatakan kebahagiaannya atas kemurnian koalisi tanpa membahas soal bagi-bagi kursi di kementerian nanti.
Meski begitu, kata Sigit, Jokowi harus berani memilih menteri dari kalangan profesional. Sebab akan menjauhkan kesan negatif bagi dirinya. "Kabinet Jokowi harus diisi oleh orang-orang profesional yang punya komitmen, bukan Kabinet Palugada atau apa-apa loe minta gua ada, jadi menteri apa gua bisa," pungkasnya.
Sekadar tahu, hari ini, Jokowi telah mendeklarasikan Jusuf Kalla dari Partai Golkar sebagai pasangannya dan baru saja mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSaid meyakini kabinet Prabowo-Gibran nanti akan banyak diisi oleh tokoh partai yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca SelengkapnyaProjo Ungkap Sosok Orang Toxic yang Dipesankan Luhut ke Prabowo
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toxic
Baca SelengkapnyaMenurut JK orang yang lebih tidak boleh masuk jajaran kabinet adalah yang tidak mentaati Undang-undang
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaHendropriyono menganggap orang toxic adalah pihak yang anti kemapanan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya