Follow
Jika terpilih pimpin KPK, Hendardji jamin bebas dari intervensi TNI
Merdeka.com - Calon Pimpinan KPK (capim KPK) Mayjen TNI (Purn) Hendardji Supandji berjanji tidak akan menganak-emaskan siapapun jika ia terpilih dan dilantik menjadi pimpinan KPK. Hal ini ditegaskan Hendardji ketika menjawab pertanyaan anggota pansel KPK Eny Nurbaningsih tentang adanya kemungkinan jika pimpinan TNI bisa menekan dia dalam kasus apa pun.
"Ada 4 peradilan. Kami terus bangun komunikasi dengan TNI. TNI itu juga bekas anak buah saya, pasti akan dengar baik. Kami tidak akan menganakemaskan siapapun," ujar Hendardji dalam sesi tanya jawab dengan 9 anggota pansel KPK, Selasa (25/8).
Meski erat dengan gaya kepemimpinan komando militer, mantan Pangdam Jaya ini juga berjanji akan senantiasa menjalin kerja sama dengan komisioner lainnya di KPK, baik dari kalangan sipil maupun polisi nanti. Kata dia, yang pasti gaya militer tidak akan masuk dalam cara kerja KPK nantinya.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
-
Kenapa Ganjar tidak ingin bagi-bagi jabatan? Mereka bekerja dengan tulus ikhlas tanpa menginginkan embel-embel jabatan.
-
Apa janji Dharma Pongrekun tentang JIS? Dharma Pongrekun Berjanji Gratiskan Sewa JIS Sebelumnya, bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun berjanji akan menggratiskan sewa JIS jika ada anggaran.
-
Siapa yang Hendarman Supandji tunjuk sebagai Jaksa Agung? Hendarman ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh.
-
Apa janji Ganjar jika terpilih jadi presiden? 'Di sini ada mas Arsjad, nanti teman-teman Apindo bisa ngobrol. Beliau tim saya, tapi tidak otomatis jadi menteri,' ujar Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/12).
"Saya pensiun lima setengah tahun. Status saya adalah sipil. Tidak ada jalur komando. Saya sudah terbiasa dengan itu (hidup sipil) selama 5 tahun lalu. Yang jelas akan ada strategi penguatan lembaga yaitu penguatan internal. Rekan komisioner adalah rekan kerja. Proses dalam KPK berjalan sebagaimana mestinya. Aturan mekanisme KPK akan kami jalani. Jalur dari luar tidak kami pakai," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya
Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap AD sudah baik.
Baca Selengkapnya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional
Baca Selengkapnya
Namun, hingga saat ini partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menyatakan secara resmi sikap politik ke depannya.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca Selengkapnya
PDIP melihat ikut membangun bangsa tak harus gabung pemerintahan
Baca Selengkapnya