Jika tolak reklamasi Teluk Benoa, Menteri Susi diminta cabut izin

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Pansus Zonasi DPRD Bali, Kadek Diana secara tegas mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merecoki rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal ini disampaikan dalam forum terbuka Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat soal rencana kegiatan reklamasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut di Teluk Benoa.

Menurut Diana, karena reklamasi itu berada di wilayah laut maka perlu izin dari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Pihak PT TWBI selaku pengelola reklamasi, sudah peroleh izin dari Kementerian Kelautan sebelumnya. Sementara menteri yang sekarang ini, dalam beberapa berita di media sepertinya menolak reklamasi. Dia menolak, tetapi izinnya tidak dicabut. Ini sama saja dengan merecoki rencana reklamasi Teluk Benoa," ujarnya di Wiswa Sabha, Jumat (29/1) gedung Provinsi Bali.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Diana, bila Menteri Susi ingin reklamasi itu batal, maka dia harus mencabut izin reklamasi dari menteri yang sebelumnya. Soal PP No 51 tentang Sarbagita, menurutnya, itu sudah sesuai mekanime yang ada.

Menurutnya, DPRD Bali tidak mau terlalu jauh masuk ke kajian yang sangat ilmiah soal Amdal. Wilayah Amdal merupakan wilayah ahli.

"Asalkan seluruh aspek terpenuhi, terutama prosedur dan tata aturan hukum yang ada, maka DPRD Bali tetap berpegang teguh pada Perda Zonasi sudah sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Sementara di luar gedung, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (Forbali) Teluk Benoa melakukan aksi demo. Sambil membawa sepanduk dan reklame mereka menegaskan untuk menolak dalam bentuk apapun dan sampai kapanpun tentang pengembangan Teluk Benoa.

"Sejumlah forum desa adat sudah menyatakan sikap menolak reklamasi di kawasan Teluk Benoa melalui paruman adat. Jika hal ini diabaikan, ini sama saja akan membiarkan terjadinya konflik yang luar biasa akan terjadi, saya yakinkan itu," Ancam Wayan 'Gendo' Suardana, dalam orasinya di depan pintu gerbang halaman Provinsi Bali, Jumat (29/1) di Renon Denpasar.

(mdk/hhw)