Follow
Jimly Asshiddiqie: Ancaman mogok staf KPK jangan dianggap sepele
Merdeka.com - Tim Independen yang berjumlah 9 anggota meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih bersikap tegas di dalam menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengaku pihaknya telah memberikan masukan-masukan kepada Presiden Jokowi.
"Ya kami sudah memberi masukan, kami harus antisipasi juga ancaman dari staf KPK itu, jangan dianggap sepele. Itu kan serius itu. Jadi masukan-masukan dari tim 9 itu sudah disampaikan, tinggal timing saja," ujar Jimly kepada wartawan di kantor DKPP Jakarta, Jumat (6/2).
Jimly mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Presiden Jokowi dari lawatannya ke luar negeri. Setelah dari luar negeri, lanjut Jimly, dimungkinkan Jokowi akan segera mengambil sikap tegas untuk mengatasi kisruh antara KPK dan Polri.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Sehingga saya rasa kami tunggu lah, kan beliau juga masih di luar negeri, Senin malam kalau tidak salah pulang, sementara Senin juga mulai sidang praperadilan kami harus juga hormati," jelas Jimly.
Namun, Jimly berharap Jokowi tidak menyepelekan ancaman staf KPK yang akan mogok. "Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan aspirasi atau kegalauan para staf di KPK itu. Bisa gawat kalau mereka betul-betul mogok, dan KPK tidak bisa kerja," tandasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin dapat membatalkan putusan MK.
Baca Selengkapnya
Jimmly menyayangkan aksi premanisme pembubaran diskusi di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Jimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah.
Baca Selengkapnya
Jimly meminta sembilan hakim MK harus keras dalam berdebat
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal peluang dibatalkannya putusan MK yang sempat menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Jimly yang merupakan Ketua MKMK mengaku terkejut ketika memeriksa laporan ditemukan banyak sekali masalah
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshidiqie dikritik. Jimly disebut kerap berkomentar yang tak sesuai dengan kewenangannya.
Baca Selengkapnya
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menemukan banyak masalah yang diduga sebagai pelanggaran etik hakim MK.
Baca Selengkapnya
Jimly pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada 1 Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Agenda sidang mengklarifikasi kepada para pelapor terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi tersebut.
Baca Selengkapnya
Jimly menyatakan tak lagi mencalonkan diri menjadi anggota DPD, sehingga yakin tak akan ada konflik kepentingan.
Baca Selengkapnya