Jimly imbau presidium 212 tak perlu demo tolak Perppu Ormas

Merdeka.com - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengimbau semua pihak untuk tidak menggelar demonstrasi menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab, Perppu Ormas adalah produk hukum yang sah.

"Enggak usah terlalu diributkan terus. Itu kan produk hukum yang sah, tinggal dilaksanakan. Bagi yang dirugikan sudah tersedia upaya hukum. Sudah bagus Pak Yusril ajukan JR ke MK," kata Jimly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7).

Jimly menyarankan, pihak yang menolak Perppu lebih baik menempuh jalur hukum seperti yang dilakukan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK) merupakan jalan yang lebih beradab ketimbang menentang lewat demonstrasi.

"Mekanisme hukum yang disediakan negara, itu mekanisme yang disediakan secara resmi, jadi bisa dilawan, enggak usah demo. Saya harap ga usah demo. Berdebatlah secara argumentatif di MK itu tempat nmembatlkan secara beradab," terangnya.

Untuk itu, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengimbau kepada semua tokoh dan pimpinan ormas yang merasa dirugikan dengan Perppu tersebut tidak perlu menggelar demonstrasi.

"Demo enggak perlu dan enggak selesaikan masalah, buang-buang waktu. Yang beri kesempatan mengikat itu upaya hukum. Jadi itu manfaatkan," pungkasnya.

Presidium 212 direncanakan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Jumat (28/7) besok. Demonstrasi dilakukan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).