Jimly: Masalah KPK versus Polri sekarang jauh lebih kompleks
Merdeka.com - Kisruh antara KPK dan Polri belum juga mereda dan justru makin memanas. Konflik kedua lembaga penegak hukum kali ini dianggap jauh lebih kompleks masalahnya bila dibandingkan dengan Cicak vs Buaya jilid 1 atau jilid 2.
"Masalah ini jauh lebih kompleks dibanding cicak buaya 1 dan 2, karena libatkan peran DPR dan parpol," kata Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshidiqie usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1).
Jimly menegaskan, Tim beranggotakan 9 orang ini akan lebih berhati-hati dalam mengambil sikap dalam memberi saran kepada presiden atas kisruh KPK dan Polri. Termasuk jangan sampai ada gesekan antara Tim 9 dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang mayoritas berasal dari partai politik.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
"Sehingga lebih berhati-hati. Termasuk kelembagaan tim jangan sampai ganggu kelembagaan yang sudah ada seperti Wantimpres," jelasnya.
Walaupun belum dibuat Keppres, Jimly menambahkan, Tim Independen tetap bekerja sebagaimana permintaan Presiden Jokowi. Yaitu bagaimana kisruh antara KPK dan Polri dapat segera berakhir.
Diakui Jimly, ada kekurangan bilamana tim independen ini tidak ada Keppres-nya. Yaitu tidak bisa masuk ke KPK dan Polri untuk mendapatkan informasi. "Kalau enggak punya Keppres enggak bisa ikut ke KPK-Polri. Tapi bisa dapat input dari mana aja," terangnya.
Jimly menampik bila tim independen ini disebut sebagai tim ilegal lantaran tidak ada Keppres sebagai payung hukum. Menurut dia, tim ini tetap legal dan tetap memberikan saran kepada presiden sesuai apa yang diminta.
"Bukan (ilegal). Tim ini legal tapi tidak ada dasar Keppres-nya. Fact finding tidak bisa, tapi bisa himpun masukan dari mana saja. Kasih saran kan boleh-boleh saja," tandasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaHubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, di sisi lain pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa.
Baca SelengkapnyaPolri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaKetika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca SelengkapnyaKapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengklaim hubungan KPK dengan Kejagung RI berlangsung dengan sangat baik
Baca SelengkapnyaCak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaRizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya