Jimly sebut tak masalah tim independen kerja tanpa Keppres Jokowi
Merdeka.com - Tim independen telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk memberikan saran terkait kisruh KPK dan Polri. Anggota tim Jimly Asshidiqie mengatakan, sejauh ini belum diputuskan untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) terhadap tim independen ini.
"Sudah diputuskan apakah tim ini harus formal atau informal. Seandainya informal kita bekerja enggak usah pakai Keppres enggak apa-apa. Persis seperti usulan anggota tim supaya tidak formal dan tidak timbulkan macem-macem," kata Jimly usai bertemu Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/1).
Walaupun belum dibuat Keppres, tegas Jimly, timnya tetap bekerja sebagaimana permintaan Presiden Jokowi. Yaitu bagaimana kisruh antara KPK dan Polri dapat segera berakhir.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Diakui Jimly, ada kekurangan bilamana tim independen ini tidak ada Keppres-nya. Yaitu tidak bisa masuk ke KPK dan Polri untuk mendapatkan informasi.
"Kalau enggak punya Keppres enggak bisa ikut ke KPK Polri. Tapi bisa dapat input dari mana saja," terangnya.
Lebih lanjut, Jimly menampik bila tim independen ini disebut sebagai tim ilegal lantaran tidak ada Keppres sebagai payung hukumnya. Menurut dia, tim ini tetap legal dan tetap memberikan saran kepada presiden sesuai apa yang dimintanya.
"Bukan (ilegal). Tim ini legal tapi tidak ada dasar Keppres-nya. Fact finding tidak bisa, tapi bisa himpun masukan dari mana saja. Kasih saran kan boleh-boleh saja," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih kandidat yang tidak diusung dari partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin dapat membatalkan putusan MK.
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe
Baca SelengkapnyaJimly pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada 1 Mei 2023.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN tidak khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak hingga menggiring aparat untuk mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya