Follow
JK akui dana Bansos banyak diselewengkan untuk kebutuhan politik
Merdeka.com - Pemerintah berencana menghapus dana Bantuan Sosial (Bansos). Wacana penghapusan itu didasari oleh banyaknya penyelewengan dana Bansos sehingga tidak sampai ke masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan dana Bansos merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi positif wacana tersebut. Namun, JK menjelaskan dana Bansos yang dihapus, terbatas.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
Bansos yang lebih banyak disalurkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak, lanjut JK, akan dihapus secara bertahap lantaran dinilai menjadi konsumsi politik.
"Itu dihapus terbatas. Untuk yang penting saja, seperti rumah ibadah tetap ada. Bansos yang katakanlah untuk kebutuhan yang tidak urgent ya memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik," jelas JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
JK melihat, beberapa kali pelaksanaan pemilu daerah selalu berkontribusi terhadap naiknya anggaran dana Bansos.
"Lihat saja trennya, begitu mau pilkada Bansos naik," tutur JK.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca Selengkapnya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya
Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ganjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Dalam debat tersebut, Anies menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran
Baca Selengkapnya