Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK akui sulit mencari data tuntaskan kasus HAM masa lalu

JK akui sulit mencari data tuntaskan kasus HAM masa lalu JK buka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah terus berupaya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Komitmen ini merupakan upaya Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan janji kampanye saat pilpres lalu di hadapan masyarakat dan aktifis pembela HAM. JK mengaku, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.

"Apa itu Semanggi, apa itu pembunuhan yang lalu. Ini memang selalu usaha yang dijalankan bagian pemerintahan," kata JK dalam acara Lokakarya Hari HAM sedunia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Orang lain juga bertanya?

Kasus HAM berat antara lain kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Wasior dan Wamena dan penembakan misterius. JK mengatakan butuh kerja keras untuk menyelesaikan kasus HAM tersebut. Hal ini karena pengumpulan data-data yang terkait kasus-kasus itu juga tak mudah.

"Tetapi memang tidak mudah untuk mencari lagi data-data karena HAM juga pembuktian hukum. Jadi memang pembuktian hukumnya memang tidak mudah, maka tidak bisa harus diselesaikan dengan cepat. Tapi ada banyak hal-hal, bukan membela diri, tapi banyak hal-hal yang belum bisa," ucapnya.

Meski demikian, JK menegaskan, sulitnya mendapatkan bukti kasus pelanggaran HAM, bukan alasan untuk menunda penuntasan kasus HAM masa lalu.

"Jadi ini bukan excuse. Kita masih tetap akan mencari. Tapi tidak segampang apa yang kita inginkan. Saya hanya mau mengatakan hal itu. Kita tetap berusaha. Tapi hari ini mendapatkan bahwa pemerintah tidak minta maaf. Tetap berusaha tapi tetap ada kendala-kendala yang terjadi di manapun. Namun sekali lagi kita tetap berusaha itu," tutupnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
FOTO: Momen Aksi Kamisan ke-806, Aktivis Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.

Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul dan Keluarga Aktivis 1997-1998 Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Adik Wiji Thukul dan Keluarga Aktivis 1997-1998 Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM

Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Janji ‘Gaspol’ Bereskan Kasus HAM Masa Lalu Setelah Menang Pilpres 2024
Ganjar-Mahfud Janji ‘Gaspol’ Bereskan Kasus HAM Masa Lalu Setelah Menang Pilpres 2024

Ternyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.

Baca Selengkapnya
LPSK Ungkap Kendala Dihadapi Sebelum Putuskan Beri Perlindungan buat 10 Saksi di Kasus Vina Cirebon
LPSK Ungkap Kendala Dihadapi Sebelum Putuskan Beri Perlindungan buat 10 Saksi di Kasus Vina Cirebon

Salah satu yang menjadi hambatan adalah kasus ini sudah terjadi delapan tahun silam.

Baca Selengkapnya
Natalius Pigai Rapat Perdana dengan DPR: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi
Natalius Pigai Rapat Perdana dengan DPR: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Kasus Berjalan Lambat, KPK Diminta Ambil Alih Kasus Impor Emas dari Kejagung
Kasus Berjalan Lambat, KPK Diminta Ambil Alih Kasus Impor Emas dari Kejagung

Sudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.

Baca Selengkapnya
Ganjar Nilai Prabowo Tak Tegas soal Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Ganjar Nilai Prabowo Tak Tegas soal Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Ganjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya