JK akui sulit mencari data tuntaskan kasus HAM masa lalu
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah terus berupaya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
Komitmen ini merupakan upaya Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan janji kampanye saat pilpres lalu di hadapan masyarakat dan aktifis pembela HAM. JK mengaku, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.
"Apa itu Semanggi, apa itu pembunuhan yang lalu. Ini memang selalu usaha yang dijalankan bagian pemerintahan," kata JK dalam acara Lokakarya Hari HAM sedunia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).
-
Apa fokus utama Kemenkumham dalam Hari HAM? Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Kenapa Kemenkumham merayakan Hari HAM? Hal ini sekaligus menjadi sebuah pengingat yang kuat akan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan merayakan keberagaman Indonesia yang sangat berlimpah.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Kasus HAM berat antara lain kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Wasior dan Wamena dan penembakan misterius. JK mengatakan butuh kerja keras untuk menyelesaikan kasus HAM tersebut. Hal ini karena pengumpulan data-data yang terkait kasus-kasus itu juga tak mudah.
"Tetapi memang tidak mudah untuk mencari lagi data-data karena HAM juga pembuktian hukum. Jadi memang pembuktian hukumnya memang tidak mudah, maka tidak bisa harus diselesaikan dengan cepat. Tapi ada banyak hal-hal, bukan membela diri, tapi banyak hal-hal yang belum bisa," ucapnya.
Meski demikian, JK menegaskan, sulitnya mendapatkan bukti kasus pelanggaran HAM, bukan alasan untuk menunda penuntasan kasus HAM masa lalu.
"Jadi ini bukan excuse. Kita masih tetap akan mencari. Tapi tidak segampang apa yang kita inginkan. Saya hanya mau mengatakan hal itu. Kita tetap berusaha. Tapi hari ini mendapatkan bahwa pemerintah tidak minta maaf. Tetap berusaha tapi tetap ada kendala-kendala yang terjadi di manapun. Namun sekali lagi kita tetap berusaha itu," tutupnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaSuarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaTernyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang menjadi hambatan adalah kasus ini sudah terjadi delapan tahun silam.
Baca SelengkapnyaRapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaSudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca Selengkapnya