JK Amini Ada Kebocoran Anggaran Negara, Tapi Tak Sebanyak Pernyataan Prabowo
Merdeka.com - Prabowo Subianto, menyebut anggaran negara bocor 25 persen per tahun. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengakui kebocoran itu pasti ada dan dapat terlihat dari banyaknya pejabat di pemerintahan terjerat korupsi.
"Ya tentu, kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor. Tapi tidak berlebihan seperti itu," kata JK usai menghadiri Penyerahan Bantuan Kendaraan Tangki Air dari PT Astra Internasional tbk di Palang Merah Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (8/2).
Dia menyebut pejabat yang korupsi menyebabkan anggaran negara bocor. Namun dia pastikan, kebocoran tersebut tidak sampai 25 persen.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
"Iya tentu lah, itu ternyata banyak masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen. Saya kira tidak," kata JK.
Namun, dia juga tak bisa memastikan angka pasti kebocoran anggaran tersebut. "Sulit untuk diperkirakan. Kasus-kasus yang kita lihat itu orang minta bagian 7 persen. Tidak ada 25 persen. Yang paling nakal kira-kira 15 persen yang masuk pengadilan ya, saya enggak tahu yang lain," kata JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo lebih dulu menanggapi tudingan Prabowo tersebut.
"Jangan asal," kata Jokowi.
Prabowo Subianto menyinggung adanya kebocoran anggaran negara sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah setiap tahunnya. Prabowo menyebut data tersebut dilihat dari indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan.
"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo di Prabowo saat pidato dalam acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, JakartaUtara, Rabu (6/2).
"Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga Rp 100 miliar ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus, saudara-saudara kita harus jujur dan objektif masalah ini sudah berjalan lama," tambahnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca SelengkapnyaJaksa sebelumnya mendakwa Achsanul Qosasi menerima uang Rp40 miliar untuk pengkondisian BPK dalam proyek menara BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca SelengkapnyaMenurut Dahnil, anggaran pertahanan selama dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak sampai Rp700 triliun
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku sudah mengajukan sejak 2-3 tahun lalu untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan.
Baca SelengkapnyaHakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3,7 miliar.
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya