Follow
JK: Australia harus pahami hukuman mati di Indonesia
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui bila terkait soal hukuman mati sempat disinggung saat dirinya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia. Menurut JK, sudah tidak ada persoalan di antara kedua negara soal rencana eksekusi hukuman mati yang mana di antaranya terdapat warga negara Australia.
"Ah itu hanya disinggung sedikit karena sudah semua sudah tenang, di sini sudah agak tenang anda tiap hari sudah tidak ada di TV, Australia juga begitu. Jadi tidak lagi banyak disinggung," kata JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/3).
JK menjelaskan, setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang harus ditegakkan. Sehingga, negara lain tentunya juga harus menghormati penegakan hukum tersebut.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang berhak menentukan kekuasaan? Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.
-
Mengapa Kemenkumham perlu menerapkan Tata Nilai PASTI? “Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik,“ ujar Andap saat Dies Natalis ke-59 Unesa dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senin (14/8/2023).
-
Siapa yang meminta semua pihak hormati putusan MK? 'Wapres mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait khususnya yang bersengketa dan para pendukungnya, untuk menghormati dan menerima apapun hasil yang diputuskan MK nanti,' kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/4).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana Rektor UMJ usulkan putusan MK diterapkan di 2024? Untuk melaksanakan aturan tersebut, dia menambahkan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar putusan MK bisa segera dijalankan.
"Semua negara memahami posisi masing-masing. Kita memahami Australia, Australia juga harus memahami posisi kita, sama aja semuanya," jelas JK.
Sedangkan terkait laporan PPATK yang mengendus bila aliran sumber dana ISIS berasal dari Australia salah satunya, JK tidak menampiknya. Namun, apa yang dilaporkan PPATK berupa data global dan belum diteliti penggunaannya.
"Ada memang laporan dana Australia, tapi ini kan PPATK itu hanya men-trace ada uang masuk tapi kan belum diteliti betul uang ini untuk apa, tidak semua transfer uang masuk itu berarti ada masalah kan," tandasnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."
Baca Selengkapnya
Sederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, mulai dipelajarinya KUHP Nasional itu sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Ketua KY Amzulian Rifai dalam Seminar Internasional Komisi Yudisial (KY) membahas jaminan keamanan hakim dan persidangan.
Baca Selengkapnya
Pencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.
Baca Selengkapnya
“Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali," tegas Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Polkam Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Baca Selengkapnya
Di Indonesia cukup banyak narapidana WNA yang dijatuhi berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman penjara terbatas, hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman
Baca Selengkapnya
Kumpulan kata bijak tentang hukum dan politik yang menginspirasi.
Baca Selengkapnya
Namun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.
Baca Selengkapnya
Di tahun politik, diperkirakan bakal banyak terjadi persidangan sengketa Pemilu
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menambahkan hukuman mati sudah tidak diberlakukan sejak disahkannya KHUP baru
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.
Baca Selengkapnya